Strategi Penting: Purbaya: Harga BBM Subsidi Pasti Naik kalau Lonjakan Harga Minyak Bebani APBN
Menteri Keuangan: Kenaikan Harga BBM Subsidi Mungkin Terjadi Jika Tekanan Harga Minyak Melampaui Kemampuan APBN
Kementerian Keuangan mengungkapkan kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika lonjakan harga minyak global terus berlanjut hingga menggerus anggaran pendapatan negara (APBN). Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, langkah tersebut akan diambil sebagai solusi terakhir jika kondisi keuangan tidak lagi mampu menahan tekanan dari harga energi internasional.
Purbaya menegaskan bahwa kenaikan BBM bukan pilihan utama. Sebelum mengambil keputusan, pemerintah akan mengadakan berbagai upaya mitigasi untuk mengurangi dampak lonjakan harga minyak terhadap defisit APBN. Menurut prediksi Kementerian Keuangan, defisit bisa mencapai 3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) jika harga minyak dunia tetap berada di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.
Tekanan Harga Minyak Dipicu Ketegangan Geopolitik
Kenaikan harga minyak saat ini terjadi akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Harga minyak Brent naik 4,93 persen menjadi 85,41 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) melonjak 8,51 persen ke 81,01 dolar AS per barel. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada Januari 2026, yaitu sekitar 64 dolar AS per barel untuk Brent dan 57,87 dolar AS per barel untuk WTI.
Meski tekanan harga minyak terus meningkat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan BBM bersubsidi di Indonesia masih stabil. Ketersediaan energi nasional dianggap aman, terutama menjelang periode Idul Fitri.
Kebijakan BBM Subsidi Tidak Akan Mengorbankan Prioritas Masyarakat
“Jika anggaran tak mampu lagi menahan tekanan harga global, pemerintah akan mengambil langkah berbagi sebagian anggaran kepada masyarakat,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan BBM hanya akan dianggap sebagai opsi terpaksa. Pemerintah akan mengutamakan kebijakan yang langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas, meski ada kemungkinan penyesuaian belanja pendukung yang tidak berkontribusi signifikan pada tujuan utama program.
“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” tambah Purbaya.
Menurut Purbaya, pengalaman pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak sebelumnya membantu dalam menangani situasi saat ini. Dulu, harga minyak sempat mencapai 150 dolar AS per barel, tetapi ekonomi nasional tidak ambruk, hanya mengalami perlambatan.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa defisit APBN saat ini belum mencapai titik kritis. Upaya penyesuaian anggaran, seperti realokasi belanja negara, akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan layanan esensial bagi masyarakat.
