Kemenkum Bali Raih Predikat WBBM 2025, Kakanwil Eem: Hasil Kerja Keras Jajaran
Pesonatropis.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) di Bali kembali meraih penghargaan berupa Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya yang tekun dari seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan. Acara pemberian penghargaan dihadiri oleh Kakanwil KemenkumHAM Bali, Eem Nurmanah, yang menerima sertifikat secara langsung di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Kamis (2/7). Upacara tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini.
KemenkumHAM Bali telah melakukan berbagai inisiatif untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih efektif dan bebas dari korupsi. Dalam upacara penerimaan, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas prestasi, tetapi juga semangat untuk terus berupaya memperbaiki proses kerja. “Ini menjadi bukti bahwa komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan yang baik telah berbuah hasil yang nyata,” ujar Eem dalam pidato singkatnya.
Penghargaan WBBM diberikan sebagai pengakuan terhadap unit kerja yang mampu menunjukkan pengelolaan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. KemenkumHAM Bali berhasil meraih predikat ini setelah memenuhi berbagai kriteria seperti pengurangan penggunaan anggaran yang tidak efisien, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta pengembangan inovasi layanan. Selain itu, pihak KemenkumHAM juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai.
Menteri Supratman Andi Agtas memberikan sambutan dalam acara tersebut, mengapresiasi perjuangan KemenkumHAM Bali dalam membangun budaya kerja yang berkualitas. “KemenkumHAM Bali telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meraih predikat WBBM 2025, yang mencerminkan komitmen terhadap reformasi birokrasi,” kata MenkumHAM. Menurutnya, predikat ini tidak hanya menjadi kehormatan, tetapi juga semangat untuk terus berinovasi dalam layanan kepada masyarakat. Rini Widyantini juga menyoroti peran KemenkumHAM dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas pemerintahan.
“Keberhasilan ini bukanlah hasil kebetulan, tetapi hasil kerja keras dan kegigihan seluruh jajaran. KemenkumHAM Bali harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas dan nyaman dalam menggunakan layanan birokrasi,” kata Supratman Andi Agtas dalam sambutannya.
Dalam acara tersebut, Eem Nurmanah juga menekankan bahwa pencapaian ini didukung oleh kerja sama yang solid antara semua tim di lingkup KemenkumHAM Bali. Ia menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan integritas pegawai menjadi fokus utama dalam tahun ini. “Seluruh staf dan pegawai telah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas,” imbuh Eem.
Keberhasilan KemenkumHAM Bali dalam meraih predikat WBBM 2025 menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar nasional dalam pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan setelah evaluasi menyeluruh oleh tim penilai dari KemenkumHAM pusat. Eem Nurmanah menjelaskan bahwa perusahaan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan di masa depan. “Kami berharap predikat WBBM menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran untuk terus berusaha memperbaiki diri,” katanya.
Penghargaan WBBM 2025 juga menjadi pengakuan atas upaya KemenkumHAM Bali dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Eem Nurmanah menyebutkan bahwa institusi tersebut telah menerapkan berbagai inovasi, seperti sistem pengelolaan data yang lebih transparan dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. “Selain itu, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan rutin bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatatkan prestasi luar biasa dengan mendapat predikat WBBM 2025. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa KemenkumHAM Bali telah memenuhi standar nasional dalam upaya reformasi birokrasi. Eem Nurmanah berharap predikat ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain di Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan melayani. “KemenkumHAM Bali akan terus berupaya memperkuat komitmen ini, karena masyarakat membutuhkan layanan yang baik dan cepat,” pungkasnya.
Selain itu, keberhasilan KemenkumHAM Bali juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Eem Nurmanah menjelaskan bahwa predikat WBBM menjadi bukti bahwa birokrasi di Bali semakin profesional dan akuntabel. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap proses dilakukan dengan transparan dan terbuka,” tambahnya.
