Kunjungan Global for Nature ke DPR RI: Diskusi tentang Tantangan Lingkungan Global dan Kelestarian Alam
Main Agenda – Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengadakan pertemuan dengan delegasi organisasi lingkungan global Global for Nature pada Selasa (16/6). Pertemuan ini menjadi ajang dialog mengenai isu-isu penting terkait upaya menjaga kelestarian alam dan mengatasi tantangan lingkungan yang menimpa dunia. Global for Nature merupakan lembaga advokasi yang beranggotakan tokoh-tokoh internasional dari berbagai bidang, termasuk mantan pemimpin negara, anggota parlemen, dan tokoh organisasi multilateral. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Russ Feingold, mantan Senator AS; Jose Maria Figueres, mantan Presiden Kosta Rika; Frans Timmermans, mantan Wakil Presiden Uni Eropa; serta Brian O’Donnell, Direktur Global for Nature. Mereka datang untuk berdiskusi tentang strategi bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi.
Isu yang Dibahas dalam Pertemuan
Pertemuan antara Jazuli dan delegasi Global for Nature menyoroti sejumlah topik kritis. Di antaranya adalah perubahan iklim, kerusakan hutan, serta pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Jazuli menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar di dunia, perlu terus memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. “Kita tidak bisa mengabaikan hubungan antara tumbuhnya ekonomi dan pelestarian alam,” ujarnya dalam siaran pers. “Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerja sama lintas negara agar bisa dikelola secara efektif.”
Bersama dengan dua anggota Komisi XIII DPR lainnya, Mahfudz Abdurrahman dan Yanuar Arif Wibowo, Jazuli menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia selama ini telah mencoba menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan. Namun, ia menekankan bahwa perlu adanya koordinasi lebih baik antara lembaga-lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta. “Kolaborasi global harus menjadi bagian dari strategi nasional kita. Tantangan seperti deforestasi atau polusi tidak bisa diatasi hanya dengan upaya internal, tetapi juga perlu dukungan dari masyarakat internasional,” lanjut Jazuli.
Delegasi Global for Nature menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Indonesia dalam menjaga keseimbangan iklim. Mereka menyoroti peran penting kawasan hutan tropis sebagai paru-paru dunia, yang menjadi salah satu fondasi keberlanjutan lingkungan. “Indonesia adalah contoh nyata negara yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijak,” kata Brian O’Donnell, Direktur Global for Nature, dalam wawancara usai pertemuan.
Strategi Masa Depan untuk Konservasi
Dalam sesi diskusi, para delegasi menggarisbawahi pentingnya peran parlemen dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa legislatif harus menjadi penentu utama dalam mengatur kebijakan yang mendukung konservasi alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan ekonomi hijau. “Parlemen memiliki kekuatan untuk mengubah paradigma pembangunan, mulai dari kebijakan hukum hingga regulasi industri,” jelas Russ Feingold.
Jazuli menyetujui pandangan tersebut dan menambahkan bahwa DPR RI siap berkolaborasi dengan lembaga internasional. “Indonesia telah menyiapkan beberapa regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, tapi kita masih butuh bantuan dari negara-negara lain, terutama dalam hal teknologi dan pendanaan,” katanya. Ia juga menyebut bahwa isu lingkungan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. “Kita harus menciptakan kesadaran kolektif agar langkah-langkah konservasi bisa terlaksana secara berkelanjutan,” tegas Jazuli.
Pentingnya Keadilan Lingkungan dalam Kebijakan Global
Salah satu topik yang dibahas adalah keadilan lingkungan, atau environmental justice, yang menurut Jazuli harus menjadi prioritas dalam kebijakan internasional. Ia menyebut bahwa negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang membuat mereka sulit memprioritaskan lingkungan. “Kita perlu bantuan dari negara-negara maju agar bisa mengalihkan kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan,” ujar Jazuli.
Menurut dia, keadilan lingkungan melibatkan distribusi sumber daya alam yang adil, pengurangan kemiskinan melalui model ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan komunitas lokal yang bergantung pada lingkungan. “Tidak semua negara bisa melakukan transisi ke energi bersih dengan cepat. Mereka perlu dukungan finansial dan teknologi untuk mencapai tujuan tersebut,” tambahnya.
Komitmen Indonesia dalam Pemulihan Ekosistem
Jazuli juga membahas rencana pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan pemulihan ekosistem. Salah satunya adalah program penghijauan, penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan hutan, serta penguatan kelembagaan konservasi. “Kita sedang mempercepat proyek seperti National Biodiversity Strategy dan Forest Rehabilitation Program, yang diharapkan bisa menekan deforestasi di wilayah-wilayah strategis,” ujarnya.
Brian O’Donnell menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keberlanjutan bumi. “Indonesia telah menjadi model bagi negara-negara lain dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Ini bisa menjadi referensi dalam menghadapi tantangan klimatik yang semakin kompleks,” katanya. Ia menambahkan bahwa Global for Nature akan terus mendukung upaya-upaya Indonesia melalui program-program kemitraan.
Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Prioritas Global
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk meninjau kembali tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Agenda 2030 PBB. Jazuli menegaskan bahwa Indonesia siap menjalankan target-target ini, seperti penurunan emisi karbon 30% pada 2030. “Kita perlu menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Para delegasi Global for Nature menyetujui pandangan tersebut dan menekankan bahwa keberhasilan mencapai tujuan ini bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. “Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam mengatasi perubahan iklim, selama ada kesatuan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” kata Figueres, mantan Presiden Kosta Rika.
Sebagai penut
