Kasus Transfer Pricing PT Toba Pulp Lestari Merugikan Negara Rp 2 Triliun

Kejagung Tetapkan PT Toba Pulp Lestari Tersangka Korporasi, Negara Rugi Rp 2 Triliun

Pesonatropis.com – Perusahaan pengolahan pulp dan perhutanan berskala besar resmi berstatus tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi bernilai fantastis. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) mengumumkan penetapan PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk sebagai tersangka atas praktik transfer pricing dan under invoicing yang berlangsung selama hampir dua dekade, yakni periode 2008 hingga 2025. Kerugian negara yang dihitung dari skema tersebut mencapai angka Rp 2 triliun.

Pengumuman dilakukan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampidsus, Saiful Bahri Siregar, di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses penyidikan telah rampung dan korporasi PT TPL Tbk kini menempati posisi tersangka.

“Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka,” ujar Saiful Bahri Siregar.

Skala Penyidikan: 112 Saksi dan Barang Bukti Elektronik

Proses pengungkapan perkara ini tidak berjalan singkat. Tim penyidik telah menginterogasi total 112 saksi sepanjang masa penyidikan. Di antara para saksi tersebut terdapat pula kuasa direktur dari PT TPL sendiri, yang dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait mekanisme internal perusahaan. Selain keterangan saksi, penyidik juga menyita sejumlah dokumen fisik serta barang bukti elektronik yang menjadi landasan hukum penetapan tersangka.

Penyitaan dokumen dan data elektronik ini menjadi krusial mengingat perkara transfer pricing pada dasarnya adalah manipulasi berbasis catatan transaksi. Tanpa rekam jejak digital dan arsip faktur, sulit membuktikan bahwa harga yang dicatat dalam dokumen perdagangan berbeda secara sistematis dari harga pasar wajar.

Mekanisme Under Invoicing dan Manipulasi HS Code

Inti dugaan korupsi dalam perkara ini terletak pada praktik under invoicing, yaitu pencatatan harga jual di bawah nilai wajar pasar. Agar manipulasi tersebut tidak terdeteksi oleh otoritas bea cukai dan perpajakan, PT TPL diduga mengubah atau memanipulasi kode Harmonized System (HS Code) pada produk yang diekspor maupun dijual secara lokal.

HS Code adalah klasifikasi internasional yang menentukan jenis barang, tarif bea masuk, serta ketentuan kepabeanan. Dengan mengganti kode tersebut, karakteristik produk, kegunaannya, dan nilai harga yang melekat pada transaksi ikut berubah secara administratif.

“Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP,” tutur Saiful.

Dissolving pulp dan paper grade pulp memiliki profil harga, spesifikasi teknis, dan pasar yang berbeda. Dissolving pulp umumnya ditujukan untuk industri tekstil dan kertas khusus, sementara BHKP lebih banyak dipakai untuk kertas tulis dan kemasan. Pergeseran klasifikasi semacam ini berpotensi menurunkan nilai tercatat transaksi sehingga selisih harga menjadi ruang bagi keuntungan afiliasi di luar negeri.

Jejak Sejarah dan Struktur Bisnis PT TPL

Perusahaan yang kini bernama PT Toba Pulp Lestari Tbk awalnya didirikan dengan nama PT IIU melalui akta pendirian Nomor 329 tertanggal 29 April 1983. Selama lebih dari empat dekade beroperasi, entitas ini mengembangkan bisnis di dua sektor utama: industri pengolahan bubur kertas (pulp) dan pengelolaan perhutanan.

Dalam periode 2008–2025, PT TPL menjalankan dua jalur penjualan utama. Jalur ekspor ditujukan kepada afiliasi bernama DP Macao Marketing International Ltd, sedangkan penjualan lokal dialirkan kepada afiliasi lain, Asia Pacific Rayon. Hubungan afiliasi inilah yang menjadi konteks mengapa praktik transfer pricing menjadi relevan: transaksi antar-perusahaan dalam satu grup seharusnya tetap mencerminkan harga pasar wajar (arm’s length principle), bukan harga yang dimanipulasi untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi berkekuatan pajak rendah.

Kewajiban Perpajakan yang Dianggap Dilanggar

Setiap transaksi ekspor dan penjualan lokal yang melibatkan pihak berelasi mewajibkan perusahaan menyampaikan dokumen transfer pricing (TP Doc) serta laporan Surat Pemberitahuan Pajak Badan (SPT) kepada kantor pelayanan pajak. Dokumen TP Doc memuat justifikasi metodologis mengapa harga yang diterapkan pada transaksi afiliasi dianggap wajar. Otoritas pajak kemudian melakukan pemeriksaan kewajaran harga untuk memastikan tidak ada pengalihan keuntungan yang merugikan penerimaan negara.

Dalam perkara ini, penyidik menilai bahwa dokumen yang disampaikan PT TPL tidak mencerminkan harga wajar karena HS Code telah dimanipulasi sehingga karakteristik produk dan nilai transaksinya berubah secara artifisial. Akibatnya, basis pengenaan pajak menjadi lebih kecil dari seharusnya, dan negara kehilangan potensi penerimaan hingga Rp 2 triliun selama periode yang ditelusuri.

Implikasi bagi Sektor Industri dan Tata Kelola Pajak

Penetapan tersangka korporasi terhadap perusahaan pulp berskala nasional mengirimkan sinyal kuat bahwa otoritas penegak hukum tidak lagi membatasi pemeriksaan transfer pricing pada ranah administratif perpajakan. Ketika manipulasi harga antar-afiliasi dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, jalur pidana korporasi dapat ditempuh.

Bagi industri pengolahan pulp dan sektor perhutanan secara umum, perkara ini menjadi pengingat bahwa klasifikasi produk dalam dokumen kepabeanan bukan sekadar urusan teknis bea cukai. Ketepatan HS Code berimplikasi langsung pada kewajaran harga, kepatuhan perpajakan, dan potensi tanggung jawab pidana korporasi. Perusahaan yang memiliki struktur afiliasi lintas negara kini menghadapi ekspektasi dokumentasi transfer pricing yang jauh lebih ketat, serta risiko hukum yang melampaui sekadar penyesuaian pajak.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum akan berlanjut sesuai tahapan yang berlaku. Status tersangka korporasi membuka ruang bagi penyidikan lanjutan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka terhadap pihak-pihak perseorangan yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait manipulasi HS Code dan pencatatan harga transaksi afiliasi.