Presiden Diminta Tunda Aturan Turunan PP Kesehatan yang Dinilai Ancam Industri Tembakau

Presiden Diminta Tunda Aturan Turunan PP Kesehatan Pesonatropis.com – Jakarta — Sejumlah besar lembaga dan kelompok masyarakat sipil yang menaungi

Presiden Diminta Tunda Aturan Turunan PP Kesehatan

Pesonatropis.com – Jakarta — Sejumlah besar lembaga dan kelompok masyarakat sipil yang menaungi berbagai elemen dalam ekosistem pertembakauan Indonesia telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Permohonan ini berisi ajakan untuk meninjau ulang beberapa pasal krusial yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait Kesehatan, termasuk seluruh peraturan pelaksanaannya. Langkah ini diambil setelah para pemangku kepentingan menilai bahwa implementasi regulasi tersebut dapat memberikan dampak negatif signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau legal di tanah air.

Surat pernyataan sikap bersama ini telah ditandatangani oleh perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, pelaku usaha kecil dan menengah, sektor industri kreatif, jaringan ritel, hingga asosiasi konsumen dan organisasi masyarakat lainnya. Mereka menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap rencana pengaturan yang akan mengubah standar kemasan produk tembakau secara seragam, baik dari segi warna maupun bentuk fisik. Selain itu, pembatasan kadar nikotin dan tar yang diusulkan serta larangan penggunaan bahan tambahan pada rokok elektronik juga menjadi perhatian utama para pihak.

Keprihatinan Terhadap Dampak Ekonomi dan Kesehatan

Sutrisno Iwantono, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik di Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menyampaikan pandangannya bahwa ketentuan-ketentuan baru tersebut berpotensi melemahkan posisi industri hasil tembakau legal di pasar domestik. Ia menjelaskan bahwa beban tambahan yang akan ditanggung oleh pelaku usaha dapat menjadi bumerang bagi sektor ini. Dalam konteks ini, Presiden Diminta Tunda Aturan Turunan agar industri tidak terbebani secara berlebihan.

“Dampaknya tentu akan membebani pelaku usaha dan justru menyuburkan rokok ilegal tanpa membuat kesehatan menjadi lebih baik,” kata Sutrisno dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut analisis Sutrisno, apabila industri legal terus-menerus tertekan oleh regulasi yang dianggap tidak proporsional, penerimaan negara dari sektor cukai juga berpotensi mengalami penurunan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya peredaran rokok ilegal yang tidak tunduk pada ketentuan cukai yang berlaku. Fenomena ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pendapatan fiskal pemerintah dari sektor pertembakauan.

Penolakan dari Sektor Hulu Produksi

Dari sisi hulu produksi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Mahmudi, juga menyatakan penolakannya terhadap rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram per batang dan tar 10 miligram per batang. Ia menekankan bahwa kandungan nikotin dan tar pada tembakau lokal Indonesia umumnya berada di atas batas yang diusulkan dalam regulasi tersebut. Penolakan ini sejalan dengan permintaan agar Presiden Diminta Tunda Aturan Turunan yang dinilai terlalu kaku bagi karakteristik tembakau Indonesia.

Perbedaan karakteristik tembakau Indonesia dengan varietas asing menjadi alasan utama penolakan ini. Mahmudi menjelaskan bahwa petani dan produsen lokal perlu mendapatkan perlakuan yang lebih fleksibel agar tidak terdampak secara berlebihan. Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat daya saing produk tembakau Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Implikasi Jangka Panjang bagi Industri

Para pihak yang mengajukan permohonan ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tujuan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi industri. Mereka berpendapat bahwa regulasi kesehatan seharusnya tidak hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi yang lebih luas. Industri pertembakauan tidak hanya menyumbang lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah melalui cukai.

Para pemangku kepentingan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum regulasi tersebut diimplementasikan secara penuh. Penundaan sementara atau revisi terhadap beberapa ketentuan dinilai dapat memberikan ruang bagi dialog konstruktif antara pemerintah dan industri. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, diharapkan tercipta regulasi yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Proses peninjauan ulang ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang win-win bagi semua pihak. Industri tembakau legal yang kuat akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat akan mendapatkan manfaat dari produk yang berkualitas dengan standar kesehatan yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi kesehatan di Indonesia.