Special Plan: Legislator: Warga hulu sejahtera kunci kendalikan banjir di Bandung

Legislator: Warga Hulu Sejahtera Menjadi Pilar Utama Mengatasi Banjir di Bandung

Special Plan –

Bandung – Legislator dari Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah aliran atas adalah elemen kritis dalam mengurangi risiko banjir di kota Bandung. Menurutnya, keberhasilan dalam mengatasi genangan air tidak bisa tercapai hanya dengan intervensi dari satu pihak, melainkan memerlukan sinergi antara warga yang tinggal di daerah hulu dan hilir. “Kolaborasi antara kedua pihak sangat penting, karena dampak banjir tidak hanya menimpa wilayah hilir, tetapi juga terkait langsung dengan kondisi ekonomi dan sosial penduduk di daerah hulu,” jelasnya dalam pernyataan di Bandung, Sabtu.

Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Hulu

Jajang menyoroti bahwa kebutuhan ekonomi warga hulu sering kali mendorong perubahan fungsi lahan, yang berujung pada pengurangan area resapan air. Hal ini memperparah masalah banjir di wilayah hilir. Ia menegaskan bahwa untuk mencegah banjir, harus ada perhatian terhadap kehidupan masyarakat hulu. “Kalau masyarakat hulu tidak memiliki penghasilan yang memadai, mereka akan terus mengubah lahan menjadi pemukiman, sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air,” ujarnya.

“Oleh karena itu, orang-orang di hilir juga perlu berkontribusi untuk kesejahteraan warga di hulu. Mereka tidak hanya menghadapi bencana ketika hujan deras, tetapi juga harus mendukung upaya menjaga lingkungan hidup di kawasan sumber air,”

Legislator tersebut menambahkan bahwa keterlibatan warga hilir dalam program pengendalian banjir bisa berupa bentuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya, dengan mengalokasikan dana atau sumber daya untuk menunjang kebutuhan penduduk hulu, masyarakat hilir bisa mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. “Kita harus memikirkan cara-cara baru agar warga hulu tetap bisa hidup sejahtera tanpa merusak sumber air, sehingga menghindari banjir di wilayah hilir,” tukasnya.

Perubahan Fungsi Lahan di Bandung Selatan

Menyambut penjelasan Jajang, Pemerintah Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa perubahan penggunaan lahan di daerah hulu menjadi faktor utama yang memperbesar risiko banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan pemukiman dan bangunan di kawasan hulu. “Total lahan hijau yang berubah fungsi menjadi bangunan mencapai 942,68 hektare. Perubahan ini sangat berdampak pada kemampuan tanah menyerap air,” ujarnya.

Zeis juga menyoroti peningkatan pemukiman di Kecamatan Cimenyan, yang mengalami penambahan sebesar 584,90 hektare. Sementara itu, lahan pertanian mengalami penurunan hampir sama, yakni 582,4 hektare. “Perubahan ini berpotensi mengurangi kapasitas aliran air kecil dan meningkatkan limpasan permukaan, yang selanjutnya menjadi penyebab banjir di wilayah hilir,” kata dia.

Kebijakan Gubernur untuk Menjaga Keseimbangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan melakukan penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk mendorong perubahan pola ekonomi penduduk hulu agar sejalan dengan upaya konservasi lingkungan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengarahkan masyarakat untuk beralih ke sektor pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti tanaman teh dan kopi.

“Saya mengeluarkan Pergub yang mengembalikan kawasan Bandung Selatan menjadi daerah tanaman keras. Jika masyarakat ingin menanam kopi, teh, atau jenis tanaman lain, itu tidak masalah, asalkan berdampak positif pada lingkungan,”

Dedi menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko banjir melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Ia menyebut bahwa provinsi siap memberikan dana untuk mendorong transisi ke sektor pertanian yang lebih lestari. “Ini sudah dimulai dari sekarang, karena kita tidak bisa menunda-nunda. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem aliran air dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Dedi, kawasan hulu harus dijaga agar tetap mampu menyerap air secara efektif. Dengan mengubah pola pertanian intensif menjadi tanaman keras, luas area resapan air dapat dipertahankan atau bahkan diperluas. “Tanaman teh dan kopi memiliki akar yang dalam, sehingga mampu menahan air lebih baik dibandingkan pertanian sayuran yang memerlukan pengolahan tanah intensif,” tambahnya.

Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Aman

Zeis Zultaqawa menambahkan bahwa perubahan fungsi lahan di Bandung Selatan harus dikawal secara ketat. “Kita perlu memastikan bahwa pengembangan wilayah hulu tidak merusak sistem aliran air, karena ini sangat berdampak pada wilayah hilir,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Jajang Rohana berpendapat bahwa keterlibatan warga hulu dalam pengelolaan lingkungan juga bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. “Jika masyarakat hulu memahami dampak dari tindakan mereka, mereka akan lebih sadar untuk tidak mengubah lahan secara liar,” katanya. Ia menyarankan program pemerintah yang memberikan insentif ekonomi untuk menjaga lahan pertanian dan hutan di wilayah hulu.

Dedi Mulyadi berharap bahwa kebijakan ini bisa diadopsi secara luas oleh masyarakat. “Kita perlu menggandeng semua pihak, termasuk desa-desa dan kelompok tani, untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jika warga hulu sejahtera, mereka tidak perlu membuka lahan secara massal,” ujarnya.

Dengan menekankan kesejahteraan dan ekonomi warga hulu, pemerintah menargetkan bahwa perubahan ini akan berdampak positif pada pencegahan banjir di Bandung. Selain itu, strategi ini juga diharapkan mampu memperkuat tata ruang kota dan menjaga kualitas lingkungan hidup. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu membangun kesadaran bersama untuk melindungi sumber air,” pungkas Jajang.