New Policy: Hardiknas, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai penting

Hardiknas, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai penting

New Policy – Jakarta – Selama perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Sabtu, 2 Mei 2026, Profesor Susanto memberikan dukungan terhadap kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah. Khususnya, dua model pendidikan, yaitu Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkaya sistem pendidikan nasional. Menurut Susanto, institusi-institusi ini tidak hanya menjadi wujud konstitusi yang berlaku, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Peran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda

Dalam wawancara di Jakarta, Susanto menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki fungsi yang berbeda dengan Sekolah Garuda. Di satu sisi, Sekolah Rakyat difokuskan pada kelompok rentan, sementara Sekolah Garuda berperan sebagai penggerak dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif secara global. “Kedua model ini sangat penting sebagai bentuk pengejawantahan konstitusi,” katanya. Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung.

“Sekolah Garuda mesti ada karena konsepnya menyiapkan SDM berdaya saing global, sementara Sekolah Rakyat perlu karena masih banyak pula kelompok rentan di Jakarta,” tambah Susanto.

Menurut Susanto, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan perubahan di tingkat nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal. Kota Jakarta, yang memiliki populasi penduduk besar, memerlukan pendekatan pendidikan yang beragam untuk mencakup semua kalangan. “Jika tidak ada Sekolah Rakyat, banyak anak yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” ujarnya. Di sisi lain, Sekolah Garuda diharapkan mampu menjadi contoh terbaik dalam inovasi pendidikan, sehingga mendorong mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Kebijakan Digitalisasi Sekolah

Lebih lanjut, Susanto mengapresiasi pemerintah atas pemberian bantuan smartboard. “Terkait bantuan smartboard, bagus. Ini transformasi ke arah digitalisasi sekolah,” ungkapnya. Ia menilai smartboard bisa menjadi alat pendukung dalam menghadirkan metode pembelajaran yang lebih modern. Namun, Susanto juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi ini masih perlu ditingkatkan. “Tinggal inovasi pemanfaatannya yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Digitalisasi pendidikan dianggap sebagai bagian penting dari era 4.0, di mana kemajuan teknologi berdampak signifikan pada proses belajar-mengajar. Dengan smartboard, guru bisa menyampaikan materi secara lebih interaktif, sementara siswa diharapkan mampu memanfaatkan alat tersebut untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Susanto menyarankan agar pemerintah terus memberikan pendampingan kepada pendidik dalam menggunakan teknologi ini, agar tidak hanya menjadi alat hias, tetapi benar-benar mendorong kualitas pembelajaran.

Pelaksanaan di Jakarta

Dalam konteks Kota Jakarta, pemerintah telah menyiapkan beberapa lembaga pendidikan yang sesuai dengan konsep Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Contohnya, SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta, yang menjadi salah satu Sekolah Garuda yang diinisiasi pemerintah. “Institusi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melahirkan SDM yang berkualitas,” kata Susanto.

Untuk Sekolah Rakyat, ada tiga lembaga yang sudah beroperasi di Jakarta. Mereka adalah Sentra Mulyajaya di Pasar Rebo (Jakarta Timur), Sentra Handayani di Bambu Apus (Jakarta Timur), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna di Gandaria Selatan, Cilandak (Jakarta Selatan). Susanto menilai kehadiran Sekolah Rakyat di Jakarta menjadi salah satu langkah efektif dalam memperluas akses pendidikan untuk masyarakat yang membutuhkan. “Program ini membantu anak-anak dari keluarga miskin atau yang terlantar mendapatkan kesempatan belajar yang layak,” terangnya.

Program Sekolah Swasta Gratis

Di samping Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan program pendidikan lainnya, yaitu Program Sekolah Swasta Gratis. Sampai saat ini, jumlah sekolah swasta yang berpartisipasi dalam program ini telah mencapai 103 lembaga. Susanto menilai ini sebagai bentuk kebijakan yang baik karena menjangkau berbagai kalangan, termasuk anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

“Sekolah swasta gratis itu dapat diakses masyarakat pada tahun ajaran 2026/2027, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi,” tambah Susanto. Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara lembaga negeri dan swasta, serta memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang merata. Susanto berharap program ini terus diperluas, karena pendidikan yang baik menjadi fondasi untuk melahirkan SDM yang berdaya saing.

Masa Depan Pendidikan Nasional

Susanto menutup wawancara dengan harapan bahwa pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan global. “Karena SDM yang berdaya saing lahir dari sistem pendidikan yang hebat,” pungkasnya. Ia berpendapat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kompetensi pendidik, kurikulum yang relevan, serta partisipasi masyarakat. “Peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan keberhasilan dan tantangan yang ada,” ujarnya.

Menurut Susanto, pemerintah perlu terus berinovasi dalam pendidikan, termasuk dalam pengembangan teknologi, pemberdayaan guru, dan keterlibatan masyarakat. “Kami yakin dengan kebijakan yang konsisten, pendidikan Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbaik di Asia,” imbuhnya. Dengan semua hal tersebut, Susanto optimis bahwa masa depan pendidikan nasional akan semakin cerah, dan Indonesia bisa menghasilkan SDM yang siap bersaing di tingkat internasional.