What Happened During: Saksi tak hadir, sidang kasus pemerasan eks Wamenaker Noel ditunda
Saksi Tak Hadir, Sidang Kasus Pemerasan Eks Wamenaker Noel Ditunda
What Happened During – Jakarta – Sidang yang semula dijadwalkan untuk menguji dugaan pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), melibatkan Immanuel “Noel” Ebenezer Gerungan sebagai terdakwa, ditunda. Penundaan ini terjadi karena salah satu saksi yang dihadirkan untuk membantu pihak terdakwa tidak dapat hadir akibat urusan pekerjaan. “Kita akan menyelenggarakan sidang kembali pada Rabu, 29 April 2026,” terang Hakim Ketua Nur Sari Baktiana, Senin, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kasus Pemerasan dan Gratifikasi
Kasus ini mengemukakan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerasan para pemohon sertifikasi K3 dan penerimaan gratifikasi selama Noel menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025. Menurut pengacara Noel, saksi meringankan menjadi salah satu elemen penting dalam membangun pertahanan di persidangan. “Saksi ini mampu menjelaskan bagaimana proses pengurusan sertifikasi K3 berjalan selama saya menjabat,” tutur Noel, usai persidangan. Ia menekankan bahwa saksi tersebut merupakan pegawai Kemenaker yang memiliki wawasan mendalam tentang lingkungan kerja selama jabatannya.
“Saya tidak punya waktu selain bekerja untuk rakyat,” ujar Noel, saat diwawancara setelah sidang. “Pemerasan yang dilakukan saya dianggap sebagai konsekuensi wajar bagi pejabat yang berpihak pada kepentingan publik.”
Kasus pemerasan dianggap sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan finansial dari para pemohon sertifikat K3. Selain itu, Noel juga diduga menerima gratifikasi berupa uang dan barang selama menjabat. Dalam persidangan, dibeberkan bahwa total dugaan pemerasan mencapai Rp6,52 miliar, dengan rincian distribusi keuntungan kepada 10 terdakwa lainnya. Pemerasan tersebut dianggap dilakukan secara bersamaan, dan para korban mencakup sejumlah besar pengusaha serta pekerja yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat K3.
Detail Pemerasan dan Penerimaan Gratifikasi
Menurut penyidik, Noel diberikan dana pemerasan sebesar Rp70 juta, sementara tiga terdakwa lainnya menerima jumlah yang lebih besar. Misalnya, Fahrurozi dianggap memperoleh Rp270,95 juta; Hery Sutanto, Gerry Aditya Herwanto Putra, dan Sekarsari Kartika Putri masing-masing mengantongi Rp652,24 juta. Subhan dan Anitasari Kusumawati masing-masing diberikan Rp326,12 juta, sementara Irvian Bobby Mahendro Putro menerima Rp978,35 juta. Supriadi, dari pihak lain, disebutkan menerima Rp294,06 juta. Selain itu, ada juga dugaan penerimaan gratifikasi untuk Haiyani Rumondang, Sunardi Manampiar Sinaga, Chairul Fadhly Harahap, Ida Rochmawati, serta Fitriana Bani Gunaharti dan Nila Pratiwi Ichsan, yang masing-masing mendapatkan Rp326,12 juta.
Gratifikasi yang diterima Noel meliputi uang senilai Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker. Dana dan barang tersebut, menurut penyidik, diberikan oleh aparatur sipil negara (ASN) Kemenaker dan pihak swasta selama ia menjabat. Pemerasan dan gratifikasi ini terjadi dalam lingkup Kemenaker, yang berperan sebagai instansi pemerintah yang bertugas memastikan keamanan dan kesejahteraan pekerja.
Konteks Pemerasan Sertifikat K3
Kasus pemerasan sertifikat K3 diperkirakan berkaitan erat dengan kebutuhan para pemohon untuk memperoleh izin kerja yang valid. Sertifikat ini menjadi syarat bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menjalankan operasional sesuai standar keselamatan. Dalam prosesnya, para pemohon dituduh memberikan uang kepada terdakwa untuk mempercepat atau menghindari pembatasan dalam penerbitan sertifikat. Dengan demikian, kasus ini dianggap menyangkut korupsi yang berdampak pada kepentingan rakyat.
Noel mengklaim bahwa ia terus menerus “melawan” praktik pemerasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terhadap buruh. “Saya memperjuangkan hak pekerja untuk tidak dihukum secara sembarangan,” ujarnya, sambil menyoroti peran K3 sebagai alat pemerintah dalam melindungi para pekerja. Ia juga mengatakan bahwa pemerasan terjadi karena kebutuhan bisnis yang berlebihan, tetapi tidak menyebutkan detail lebih lanjut tentang pelaku atau korban.
Aspek Hukum dalam Kasus Ini
Para terdakwa diancam hukuman berdasarkan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b, serta Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan perubahan dan penambahan melalui UU 20 Tahun 2001. Selain itu, Noel juga bisa dihukum Pasal 20 huruf c Jo Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional, yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Dalam pemeriksaan, para penyidik menekankan bahwa dugaan pemerasan dan gratifikasi ini terjadi secara bersamaan, menciptakan jaringan korupsi yang konsisten.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara meminta uang kepada para pengusaha agar mereka dapat mendapatkan sertifikat K3 tanpa melalui proses yang terbuka dan transparan. Para korban sertifikat ini antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, serta Sri Enggarwati. Dengan jumlah dana yang besar, kasus ini dianggap memiliki dampak luas dalam lingkungan Kemenaker.
Kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korup
