Kebijakan Baru: Ekonom nilai APBN masih resiliens, namun perlu kewaspadaan
Ekonom Nilai APBN Masih Resiliens, Namun Perlu Kewaspadaan
Jakarta – Dalam situasi kenaikan harga energi global, Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyatakan bahwa APBN Indonesia masih stabil. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ruang fiskal negara mulai mengalami tekanan. “Daya tahan APBN saat ini sedang diuji, dan jika harga minyak terus melebihi 90 dolar AS per barel, pemerintah harus memutuskan antara memperluas defisit atau menaikkan harga BBM agar anggaran tidak krisis,” ungkap Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Kenaikan Defisit Anggaran Meningkat Cepat
Rahma menjelaskan bahwa defisit APBN perlu diperhatikan, karena realisasi anggarannya terus meningkat lebih cepat dari proyeksi awal tahun. Hingga Maret 2026, defisit mencapai Rp240,1 triliun, naik 140 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, ia menilai pemerintah masih punya ruang untuk menjaga defisit di bawah batas aman yang ditentukan.
Target Defisit APBN 2,68 Persen
“Target awal pemerintah adalah 2,68 persen dari PDB, tetapi kita sebagai ekonom memperingatkan bahwa defisit bisa mendekati 3 persen jika harga minyak tidak turun atau harga BBM tidak diubah,” kata Rahma. Meski APBN tetap menunjukkan ketahanan, ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati menghadapi ketidakpastian global.
Respons Kebijakan Harus Adaptif
Dengan perubahan dinamis harga energi dan tekanan geopolitik yang masih berlangsung, Rahma menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang bisa menyesuaikan situasi. “Defisit APBN 2026 di bawah 3 persen masih bisa dicapai, meski muncul diskusi soal perlu tidaknya Perppu jika kondisi ekstrem,” tambahnya.
Optimisme Menkeu dan Fasilitas Bantalan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tetap optimis mempertahankan defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen dari PDB. Ia menyebutkan, proyeksi tersebut sudah mempertimbangkan skenario harga minyak 100 dolar AS per barel sepanjang tahun. “Kami sudah perhitungkan semua. Bahkan dengan rata-rata harga 100 dolar AS, defisit tetap bisa dikendalikan,” jelas Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Menkeu, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk situasi darurat. “Sekarang SAL mencapai Rp420 triliun. Akan digunakan jika situasi kritis,” tambahnya. Selain itu, efisiensi belanja kementerian dan pengawasan harga BBM subsidi juga dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Resiliensi APBN ini sedang diuji sampai batasnya. Jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak ‘jebol’,” kata Rahma.
“Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar AS per barel) pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” ujar Purbaya.
