Strategi Penting: RI dorong pemanfaatan mata uang lokal dalam kerja sama multilateral

RI Dorong Pemanfaatan Mata Uang Lokal dalam Kerja Sama Multilateral

Jakarta, Sabtu – Pemerintah Indonesia sedang berupaya memaksimalkan penggunaan transaksi mata uang lokal (LCT) sebagai strategi untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Hal ini didasari oleh fakta bahwa mayoritas mitra dagang utama negara ini memiliki ekonomi yang tidak bergantung pada dolar AS. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menuturkan bahwa kerangka LCT yang dikembangkan bersama Bank Indonesia bertujuan untuk mendiversifikasi metode pembayaran, meningkatkan efisiensi pasar, serta memperdalam kedalaman pasar keuangan.

“Kerja sama ini juga membantu mengurangi volatilitas nilai tukar dan mendorong ketahanan ekonomi,” tambah Ferry dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.

Saat ini, peran BUMN dalam transaksi LCT mencapai antara 10 hingga 19 persen dari total volume. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam adopsi dan potensi untuk berkembang lebih luas. Kerangka LCT Indonesia terus tumbuh sejak diluncurkan pada tahun 2018, dengan pemanfaatan yang meluas ke berbagai sektor kunci seperti manufaktur, energi, transportasi, perdagangan, dan layanan jasa.

Kemitraan dengan enam negara utama—Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, serta Uni Emirat Arab—telah diimplementasikan pada 2025. Hal ini diiringi dengan pengembangan mekanisme bilateral yang memperkuat kerja sama keuangan regional. Ferry menyebutkan bahwa tren transaksi LCT menunjukkan pertumbuhan stabil dalam nilai, partisipasi, dan adopsi oleh pasar.

Dalam dua bulan pertama 2026, nilai transaksi mencapai sekitar 8,45 miliar dolar AS, melebihi total 3,21 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pengguna LCT juga meningkat, mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata 9.720 pengguna pada tahun 2025.

Implementasi LCT didukung oleh tiga elemen utama, yaitu fleksibilitas Administrasi Mata Uang Asing (FEA), mekanisme pengawasan dan pemantauan, serta peran Debitur Mata Uang Silang yang ditunjuk (ACCD). Untuk mempercepat adopsi transaksi lokal, pemerintah membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan 10 kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini bertugas memfasilitasi koordinasi, mendorong kebijakan, serta memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.

Dengan LCT, pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas, insentif, dan proses yang lebih sederhana bagi pelaku usaha. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya transaksi, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kegiatan ekspor-impor. “Ini adalah langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat kerja sama keuangan multilateral,” jelas Ferry.