Strategi Penting: Cerai usai, tanggung jawab tak selesai

Cerai usai, tanggung jawab tak selesai

Dalam kota Surabaya, Jawa Timur, perceraian tidak berarti berakhirnya permasalahan dalam keluarga. Banyak konflik terus berlanjut, terutama ketika seorang individu kehilangan sumber penghasilan dan anak-anak terpapar ketidakpastian. Putusan pengadilan sering kali hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata, terutama terkait kewajiban nafkah yang tak selalu dipenuhi.

Kebijakan baru di Surabaya mencoba memperbaiki situasi ini. Pemerintah kota mengambil inisiatif tidak biasa dengan menghentikan layanan administrasi kependudukan bagi para ayah yang belum membayar nafkah. Langkah ini memicu perdebatan, karena di satu sisi dianggap sebagai upaya melindungi kelompok rentan, sementara di sisi lain menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan negara.

Kebijakan Surabaya dan Data Permasalahan

Data Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan skala masalah yang signifikan. Hingga awal April 2026, terdapat 8.180 mantan suami yang belum memenuhi kewajiban nafkah anak, serta 7.189 kasus yang terkait dengan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah. Dari jumlah tersebut, sistem administrasi kependudukan memberikan notifikasi hingga kewajiban tersebut terpenuhi. Namun, tunggakan nafkah anak mencapai hampir 5.000 perkara, menunjukkan bahwa konflik tidak berhenti di ruang sidang.

Perspektif Hukum dan Dampak Sosial

Langkah Pemkot Surabaya dilakukan melalui integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Agama. Sistem otomatis menandai warga yang belum memenuhi kewajiban nafkah, dengan memblokir layanan administrasi seperti perubahan KTP atau pengurusan dokumen kependudukan sampai kewajiban terealisasi. Mekanisme ini bersifat sementara, bukan pembatasan permanen, sebagai bentuk pengingat administratif.

Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma. Sebelumnya, hukum keluarga bergantung pada kesadaran individu, sementara negara hanya hadir saat putusan dibuat. Kini, pemerintah daerah berperan aktif menghubungkan putusan hukum dengan akses layanan publik. Administrasi kependudukan, yang sebelumnya netral, menjadi alat untuk menegakkan tanggung jawab sosial.

Tantangan dan Pertimbangan

Dalam konteks perlindungan anak, langkah ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Ketika kewajiban diabaikan, negara memiliki alasan kuat untuk turut berperan. Namun, ada tantangan, seperti kemungkinan mantan suami mengalami kesulitan finansial atau kehilangan pekerjaan. Tanpa verifikasi yang tepat, kebijakan ini bisa menimbulkan masalah baru.

Kebijakan Surabaya menunjukkan bahwa negara tidak hanya mencatat status warga, tetapi juga memastikan implementasi hukum tetap berjalan. Pendekatan ini relatif aman secara hukum karena tidak menciptakan sanksi baru, tetapi memperkuat kepatuhan terhadap putusan yang sudah ada. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi momentum penting untuk menata hub