Agenda Utama: Komisi VIII DPR RI apresiasi gerak cepat Kemenhaj persiapkan haji 2026

Komisi VIII DPR RI puji kecepatan Kemenhaj dalam persiapan haji 2026

Di Jakarta, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan kepuasan terhadap upaya Kementerian Haji yang terbilang responsif dalam menyusun rencana penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait selesainya penerbitan visa jamaah serta persiapan distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan. Penilaian ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu malam.

“Penyelesaian penerbitan visa telah menjadi pencapaian signifikan. Demikian pula dengan distribusi kartu Nusuk yang akan dilakukan sebelum jamaah berangkat, hal ini membantu meningkatkan pengalaman jamaah,” kata Marwan.

Marwan menekankan bahwa penyelenggaraan haji setiap tahun menghadapi situasi berbeda, sehingga kemampuan adaptasi dari semua pihak menjadi penting. “Tantangan dalam penyelenggaraan haji terus berubah setiap tahunnya. Masalah yang muncul di tahun sebelumnya tidak pasti akan kembali di tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengantisipasi potensi hambatan sejak awal agar pelayanan tidak terganggu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat antara kementerian dan instansi terkait untuk menjaga kualitas layanan. “Koordinasi antar-kementerian dan lembaga harus optimal. Mengelola layanan bagi jamaah dalam skala besar bukan hal mudah, sehingga diperlukan kerja sama yang kuat,” tambahnya.

Komisi VIII DPR RI berharap penyelenggaraan haji tetap stabil tanpa gangguan dari tahun ke tahun. “Penyelenggaraan ibadah haji berlangsung setiap tahun, tetapi prosesnya harus tetap terus menerus. Kestabilan dan kelancaran layanan menjadi prioritas agar kualitas terus meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan Rakernas bertujuan menyelaraskan visi menuju keberangkatan jamaah gelombang pertama ke Tanah Suci pada 22 April 2026. “Saya tekankan dengan sangat jelas, saya tidak ingin catatan negatif dari penyelenggaraan tahun lalu muncul kembali pada tahun ini,” ujarnya.

“Beberapa masalah seperti pemisahan keluarga akibat perbedaan syarikah, keterlambatan pembagian kartu Nusuk, dan isu konsumsi harus dihindari agar pengalaman jamaah tetap optimal,” kata Mochamad Irfan Yusuf.

READ  Yang Dibahas: Legislator dorong pemerataan magang Kemenaker hingga daerah TPT tinggi