Rencana Khusus: Perang Trump di Iran Acak-Acak Tatanan Dunia, Hukum Global Lumpuh?
Perang Trump di Iran Acak-Acak Tatanan Dunia, Hukum Global Lumpuh?
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin Amerika Serikat Donald Trump memulai serangan terhadap Iran, yang menimbulkan polemik di kalangan para ahli hukum internasional. Banyak dari mereka kini meragukan apakah sistem hukum global yang berlaku sejak akhir Perang Dunia II masih mampu mengontrol kekuatan negara paling dominan di dunia. Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump dianggap memanfaatkan wewenang presiden secara luas, sementara mekanisme pengecekan konstitusional di AS tampak tidak mampu membatasi langkahnya.
Hukum Internasional “Tak Berdaya”
Analisis menunjukkan bahwa hukum internasional hingga kini belum memberikan batasan jelas atas kebijakan Trump. Serangan terhadap Venezuela dan Iran disebut melanggar aturan hukum internasional serta Piagam PBB, khususnya larangan penggunaan kekuatan militer dalam Pasal 2(4). Perdebatan tentang kecenderungan hukum internasional mendukung kepentingan Barat, terutama AS, bukanlah hal baru. Namun, menurut para pakar, selama masa kepresidenan Trump, bahkan simbol-simbol hukum tersebut tampak diabaikan.
“Dalam banyak hal, hukum internasional secara historis telah melayani kepentingan AS, dan kepentingan diri sendiri harus terus menghasilkan dukungan AS untuk tatanan berbasis aturan yang diorganisir di sekitar prinsip-prinsip inti yang diabadikan dalam Piagam PBB,”
kata Michael Becker, profesor hukum hak asasi manusia internasional dari Trinity College Dublin, kepada Al Jazeera.
Becker menambahkan bahwa menghargai hukum internasional seringkali membutuhkan perspektif jangka panjang, yang tidak selalu sejalan dengan agenda politik jangka pendek. Ia menyatakan bahwa kondisi geopolitik saat ini membuat hukum internasional hampir tidak mampu membatasi tindakan Washington di bawah Trump. Menurutnya, situasi ini sulit berubah dalam waktu dekat karena negara-negara lain gagal bersatu menghadapi kebijakan Washington.
Hubungan Rumit dengan PBB
Peran PBB juga dinilai tidak cukup kuat untuk menahan kebijakan Trump. Sejak didirikan, lembaga ini bertujuan mempromosikan dialog dan mencegah konflik antarnegara. Namun, hubungan Trump dengan PBB seringkali kompleks. Di satu sisi, ia mencoba membangun struktur alternatif seperti Board of Peace yang eksklusif, sekaligus menyingkirkan bantuan PBB di Gaza. Di sisi lain, Trump kadang mencari legitimasi dari PBB untuk beberapa kebijakannya, seperti meminta lembaga tersebut membentuk Support Office di Haiti guna membatasi migrasi menuju AS.
“Meskipun anggota PBB lainnya melihat AS secara teratur melanggar hukum internasional, mereka seringkali menahan diri untuk tidak mengkritik Washington terlalu keras di forum seperti Dewan Keamanan karena takut akan reaksi negatif dari Trump,”
kata Richard Gowan, mantan Direktur PBB di Crisis Group periode 2019-2025.
Gowan menilai bahwa Trump semakin memahami bahwa ia bisa mengabaikan PBB tanpa konsekuensi serius. Ia menambahkan bahwa kebijakan Trump mengguncang kepercayaan dalam sistem hukum global, yang dulu dianggap sebagai penopang konsistensi kekuasaan negara-negara berdaulat.
