Profesor UB Menilai Komitmen Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi Semakin Kuat
Pesonatropis.com – Jakarta — Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., seorang Guru Besar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Dalam kerangka New Policy yang diterapkan pemerintah, langkah-langkah yang diambil menunjukkan adanya keberpihakan yang nyata terhadap prinsip penegakan hukum yang tidak membeda-bedakan. Menurut beliau, pendekatan baru ini memberikan harapan segar bagi masyarakat yang selama ini merasa kecewa dengan penanganan kasus-kasus korupsi.
Beberapa waktu terakhir, publik disuguhi berbagai perkembangan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Mulai dari perkara yang menjerat sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional hingga perkara terbaru yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Prof. Andy menilai hal ini sebagai indikator positif bahwa proses hukum tidak terhenti hanya karena status seseorang. Dalam konteks New Policy ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik korup.
“Salah satu ukuran keberhasilan seorang presiden bukan sekadar banyaknya program yang diluncurkan, tetapi keberanian menjaga integritas pemerintahan yang dipimpinnya. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sinyal yang patut diapresiasi. Di tengah pesimisme publik terhadap pemberantasan korupsi, pemerintahan Prabowo justru memperlihatkan bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya kebal terhadap proses hukum,” ujar Prof. Andy.
Menurut pandangan akademisi tersebut, keberanian membiarkan mekanisme hukum berjalan terhadap siapa pun merupakan elemen krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Publik tidak hanya menilai keberhasilan pemerintahan dari capaian pembangunan fisik atau program-program strategis yang digulirkan, tetapi juga dari konsistensi dalam menegakkan supremasi hukum. New Policy yang diterapkan menunjukkan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan saat ini.
Integritas sebagai Fondasi Good Governance
Prof. Andy menjelaskan bahwa dalam perspektif Good Governance, integritas memegang peranan sebagai fondasi utama bagi lahirnya legitimasi pemerintahan yang kuat. Sebuah pemerintahan yang dipercaya masyarakat bukanlah yang semata-mata memiliki anggaran besar atau banyak proyek pembangunan, melainkan pemerintahan yang mampu memastikan hukum ditegakkan secara adil kepada setiap warga negara. Dalam kerangka New Policy, hal ini menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan publik.
Teori Good Governance menekankan bahwa kepercayaan publik tidak datang dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun. Kepercayaan tersebut justru diperoleh melalui konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil. Ketika proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, negara mengirimkan pesan kuat bahwa hukum berada di atas kepentingan politik. New Policy yang diterapkan pemerintah saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.
“Dalam teori Good Governance, integritas merupakan fondasi utama legitimasi pemerintahan. Pemerintah memperoleh kepercayaan bukan karena besarnya anggaran atau banyaknya proyek, melainkan karena konsistensinya menegakkan hukum secara adil. Ketika proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, negara mengirimkan pesan kuat bahwa hukum berada di atas kepentingan politik,” jelasnya.
Lebih lanjut, akademisi dari Universitas Brawijaya ini menambahkan bahwa pemberantasan korupsi yang konsisten akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nasional. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat tinggi pun tidak luput dari jerat hukum, mereka akan semakin percaya bahwa sistem yang ada berfungsi dengan baik. New Policy yang diterapkan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti secara tegas.
Perkembangan kasus-kasus korupsi yang sedang diungkap saat ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak segan untuk menyentuh aktor-aktor strategis. Hal ini penting karena selama ini banyak pihak yang merasa kebal akibat kedekatan mereka dengan kekuasaan. Dengan adanya kejelasan bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten, maka akan tercipta iklim yang lebih sehat bagi pembangunan nasional. New Policy ini menjadi momentum penting untuk mengubah persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Prof. Andy juga menyebutkan bahwa integritas dalam pemerintahan bukan hanya soal menghindari korupsi, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka New Policy, ketiga elemen ini menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai kesimpulan, menurut pandangan Prof. Andy, komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. New Policy yang diterapkan pemerintah saat ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak menuju era baru dalam pemberantasan korupsi.
