5.597 Gerakan Pangan Murah Digelar Untuk Tekan Inflasi
Langkah Pemerintah Daerah dan BUMN Bantu Stabilkan Pasokan Pangan
Pesonatropis.com – Sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melaksanakan 5.597 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh provinsi Indonesia sejak Januari hingga Juni 2026. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kemampuan beli masyarakat. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, kegiatan tersebut mencakup 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota, menunjukkan koordinasi yang luas di berbagai wilayah.
Dalam wawancara pers yang disampaikan Rabu lalu, Amran Sulaiman menyatakan bahwa GPM telah terlaksana sebanyak 5.597 kali, membuktikan komitmen pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga pangan. “Kegiatan ini dirancang untuk memastikan stok bahan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” jelasnya. Proyek ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan kenaikan biaya hidup.
“Selama Januari sampai Juni 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.597 kali di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota,” kata Amran Sulaiman dalam keterangan persnya, Rabu.
Dari total kegiatan tersebut, tiga provinsi mencatatkan jumlah GPM terbanyak, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wilayah-wilayah ini menjadi sentral dalam upaya menekan inflasi, karena memiliki populasi yang besar dan aksesibilitas logistik yang lebih mudah. Namun, menariknya, Provinsi Papua Pegunungan belum pernah mengadakan GPM di wilayahnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh tantangan logistik dan keterbatasan stok bahan pokok di daerah terpencil.
Gerakan pangan murah ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula, bawang, serta komoditas pangan lainnya tetap terjangkau. “Dengan keberhasilan GPM, kita bisa memastikan harga bahan pangan tidak naik terlalu tinggi,” tegas Amran. Kegiatan ini juga memperkuat peran BUMN pangan, seperti Perum Bulog dan ID FOOD, sebagai penyangga stok pangan dalam jumlah besar.
“Kita tidak terlalu bergantung pada pasokan luar negeri karena ketersediaan pangan didominasi oleh produksi dalam negeri,” imbuh Amran.
Kemitraan antarlembaga menjadi kunci sukses GPM. Selain Bapanas dan BUMN, TNI serta Polri turut terlibat dalam memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Pelaku usaha swasta, asosiasi pangan, dan pemerintah daerah juga menjadi pilar utama dalam mendukung inisiatif ini. “Keterlibatan semua pihak membuat GPM lebih efektif,” kata Amran, menambahkan bahwa kerja sama yang kuat memungkinkan stok pangan tetap terjaga hingga ke pelosok negeri.
Dalam konteks inflasi, upaya Bapanas dianggap penting karena pasokan pangan yang stabil dapat mengurangi fluktuasi harga. “Kita berharap inflasi pangan tetap berada di ambang kewajaran,” ujar Amran. Jika tidak diintervensi, kenaikan harga bahan pokok bisa berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Gerakan pangan murah juga dirancang untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. “Kegiatan ini bukan hanya sekadar penurunan harga, tapi juga meningkatkan ketersediaan pangan di tengah masyarakat,” jelas Amran. Dengan berbagai langkah yang diambil, Indonesia bertujuan menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada impor.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga pangan yang terjadi di berbagai wilayah. Selain itu, GPM juga menjadi sarana memperkuat kerja sama antar sektor. “Kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, dan pelaku usaha swasta adalah faktor penting dalam keberhasilan GPM,” tambah Amran. Keterlibatan anggota TNI dan Polri, misalnya, membantu memastikan distribusi bahan pokok tidak terganggu oleh faktor eksternal.
Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa GPM adalah bagian dari visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara super power dan sejajar dengan negara-negara besar lainnya. “Kita ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri, tidak hanya dalam ekonomi tetapi juga dalam pangan,” katanya. Dalam wawancara tersebut, dia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia sekarang lebih siap menghadapi tekanan inflasi karena ketersediaan pasokan pangan yang semakin terjamin.
Kehadiran GPM di berbagai daerah sejak awal tahun 2026 menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap isu kenaikan harga. Selain itu, inisiatif ini juga membantu masyarakat miskin dan rentan terhadap kenaikan biaya hidup. “GPM adalah wujud kepedulian terhadap rakyat,” ujar Amran. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap mampu menekan inflasi hingga di bawah target yang ditentukan.
Langkah-langkah yang diambil Bapanas bukan hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. “Kita ingin GPM menjadi kegiatan rutin, terutama di daerah yang masih minim akses,” jelasnya. Dengan pendekatan ini, kebutuhan pokok tidak hanya tersedia saat permintaan tinggi, tetapi juga di saat permintaan rendah. “Kebutuhan pokok harus selalu tersedia, mulai dari hulu sampai hilir,” tambah Amran, menjelaskan bahwa GPM berperan penting dalam menjaga keseimbangan pasokan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bapanas terus meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. “Kolaborasi antar lembaga menjadi kekuatan utama dalam menekan inflasi,” katanya. Di sisi lain, keberhasilan GPM juga tergantung pada peran aktif masyarakat, terutama dalam memanfaatkan kesempatan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. “Masyarakat harus mengambil bagian dalam memastikan keberlanjutan GPM,” ujar Amran.
Kegiatan ini memberikan contoh bagaimana inisiatif pemerintah dapat
