BEM Unair Buka Petisi Hentikan MBG, Sudah Kantongi 25 Ribu Dukungan
Surabaya, 8 Juni 2023
Latest Program – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) akhirnya mengambil langkah nyata dengan mengajukan petisi untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Petisi ini telah menarik perhatian publik cukup besar, dengan total tanda tangan mencapai sekitar 25 ribu hingga hari Senin (8/6) lalu. Tindakan tersebut didasarkan pada kritik yang terus-menerus muncul terkait pelaksanaan program MBG, yang menurut BEM Unair, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi dan implementasinya.
Petisi tersebut dibuka sebagai bentuk pernyataan BEM Unair terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak optimal. Presiden BEM Unair, Rizqi Senja, mengungkapkan bahwa beberapa polemik yang muncul di lapangan menjadi indikasi kuat bahwa MBG perlu direvisi. Beberapa isu yang disebutkan meliputi pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan penggeledahan kantor lembaga tersebut, yang dianggap sebagai tindakan yang memperjelas adanya masalah dalam pelaksanaan program ini.
“Peristiwa seperti pencopotan kepala BGN dan penggeledahan kantor mereka memberi gambaran bahwa program ini menghadapi tantangan signifikan. Kami ingin memberikan pesan tegas kepada pemerintah bahwa MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh,” jelas Rizqi.
Dalam pernyataannya, Rizqi menegaskan bahwa BEM Unair tidak menolak tujuan awal MBG, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia menyoroti bahwa program ini harus lebih diarahkan ke wilayah yang membutuhkan bantuan gizi secara mendesak, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selama ini, menurutnya, alokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam MBG dinilai kurang tepat sasaran.
Kritik terhadap MBG juga muncul karena adanya keluhan dari masyarakat terkait implementasi program di lapangan. Banyak orang mengeluh bahwa distribusi makanan bergizi tidak merata, dengan beberapa wilayah lebih mendapatkan manfaat dibandingkan daerah lain. Rizqi mengatakan, masalah ini menjadi alasan utama BEM Unair untuk mengajukan petisi. “Kami ingin melihat seberapa besar perhatian masyarakat terhadap kebijakan ini. Petisi menjadi cara untuk mengevaluasi respons publik,” ujarnya.
Sejak awal, BEM Unair memang menunjukkan sikap kritis terhadap MBG. Mereka menilai bahwa program ini tidak hanya menghabiskan anggaran yang besar dari APBN, tetapi juga belum mampu memberikan dampak nyata pada kelompok sasaran. Dalam waktu yang sama, anggaran yang dialokasikan untuk MBG dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh anak-anak di daerah tertentu.
Rizqi juga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi salah satu komponen penting dalam MBG. Menurutnya, ada indikasi bahwa beberapa pihak melakukan praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan program tersebut. “Kami khawatir ada penyalahgunaan anggaran yang mengurangi efektivitas MBG secara keseluruhan,” tambahnya.
Dengan 25 ribu tanda tangan, petisi BEM Unair menjadi bukti bahwa masalah MBG memang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak warga yang merasa program ini tidak efektif dan menuntut perubahan. Petisi ini tidak hanya sebagai bentuk keberatan, tetapi juga sebagai ajakan untuk memikirkan ulang strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi di Indonesia.
Rizqi menekankan bahwa BEM Unair tidak menutup kemungkinan untuk mendukung program serupa jika dilakukan dengan lebih baik. Ia menilai bahwa MBG bisa menjadi solusi yang efektif jika diterapkan secara tepat di wilayah yang benar-benar membutuhkan. “Program ini seharusnya menjadi jembatan bagi anak-anak di daerah terpencil, bukan hanya bantuan yang bersifat simbolis,” jelasnya.
Mengingat jumlah dukungan yang besar, Rizqi meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Ia berharap langkah ini bisa menjadi awal dari perbaikan kebijakan, yang nantinya bisa lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan demikian, petisi yang telah diberi dukungan dari ribuan orang menjadi penegasan bahwa masyarakat siap berpartisipasi dalam mengawasi penerapan program yang menguras anggaran negara.
Sebagai lembaga kampus yang berperan sebagai wakil mahasiswa, BEM Unair terus berupaya menyampaikan kepentingan masyarakat. Mereka berharap petisi ini bisa menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan masa depan. “Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya diam, tetapi aktif memberikan masukan untuk kemajuan kebijakan gizi nasional,” pungkas Rizqi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
