Ada Desakan Agar Muktamar NU Digelar di Jakarta Saja
Pesonatropis.com – Dalam sebuah wawancara, Kiai Ahmad Samsul Rijal, yang dikenal sebagai Gus Rijal, Katib Syuriyah PCNU Jombang periode 2017-2022, mengungkapkan bahwa sejumlah isu penting yang dibahas selama Konbes dan Munas NU, yang berlangsung pada 20-22 Juni di Ploso, Kediri, tidak sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat umum. Dalam diskusi-diskusi tertutup, para fungsionaris PWNU dari berbagai daerah terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang menyoroti kebutuhan perubahan struktural di PBNU.
“Banyak pertemuan tidak resmi antara para pengurus PWNU seluruh Indonesia. Suara-suara tertutup menuntut transformasi besar-besaran terhadap PBNU,” ujar Gus Rijal.
Gus Rijal menegaskan bahwa keterlibatan PWNU dalam memperjuangkan reformasi di PBNU sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan PWNU di berbagai wilayah mengalami tekanan akibat konflik yang berlangsung di tingkat elite PBNU. “Para pengurus lelah menghadapi perseteruan berkelanjutan di PBNU yang mengganggu efektivitas kerja di tingkat ranting, cabang, dan wilayah,” tambahnya.
Menurut Gus Rijal, keluhan dari PWNU dan PCNU yang tersebar di Jawa dan luar Jawa menggambarkan keinginan mereka untuk mendukung perubahan drastis di PBNU. “Sikap yang ditegaskan oleh forum 32 PWNU se-Indonesia menunjukkan ketidakpuasan terhadap manuver petinggi PBNU selama masa persiapan Muktamar ke-35 tahun 2026,” jelasnya.
“Kami kecewa dengan cara kerja dan keputusan yang diambil oleh PBNU saat ini. Muktamar ke-35 dianggap sebagai kesempatan strategis untuk mereformasi struktur dan kebijakan organisasi,” ujar Gus Rijal.
Angka 80% yang dikutip Gus Rijal menunjukkan dukungan hampir semua pengurus PWNU terhadap rencana perubahan total. “Kebanyakan dari kami merasa bahwa PBNU saat ini tidak mampu memenuhi ekspektasi anggota dan masyarakat. Konflik berkepanjangan membuat koordinasi menjadi hambatan,” tambahnya.
Di sisi lain, Gus Rijal juga menyebutkan tentang ketidakpastian lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35. “Rapat internal PBNU belum menemukan kesepakatan mengenai tempat penyelenggaraan. Namun, forum 32 PWNU melalui rapat daring mempertimbangkan Jakarta sebagai satu-satunya pilihan yang realistis,” jelasnya.
“Jakarta adalah lokasi yang paling siap, mudah diakses, dan efektif untuk mempercepat proses koordinasi. Dengan waktu persiapan yang makin singkat, memilih Jakarta lebih praktis daripada daerah lain,” ujar Gus Rijal.
Menurut Gus Rijal, Jakarta memiliki keunggulan dalam segi infrastruktur, transportasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. “Kota ini sudah terbukti sebagai pusat kegiatan nasional NU. Muktamar di sini akan memudahkan partisipasi peserta dari seluruh Indonesia,” tuturnya.
Persoalan ini tidak hanya menjadi isu internal PWNU, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan transformasi yang lebih luas di seluruh struktur NU. “Kebanyakan anggota PWNU merasa bahwa PBNU tidak mampu menjadi representasi yang kuat bagi anggota muda dan luas. Muktamar di Jakarta akan menjadi titik awal perubahan yang lebih signifikan,” ujarnya.
“Pilihannya jelas: Jakarta. Lokasi ini akan mempercepat koordinasi, mengurangi hambatan logistik, dan menjadikan Muktamar sebagai event yang lebih terpusat dan efektif,” kata Gus Rijal.
Di tengah situasi ini, Gus Rijal menekankan bahwa Muktamar ke-35 bukan sekadar acara rutin, melainkan momentum penting untuk menentukan arah kebijakan NU ke depan. “Rencana ini adalah tindakan konkret untuk menyelesaikan keterbelakangan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Menurut Gus Rijal, perubahan di PBNU menjadi prioritas karena dinilai tidak mampu memberikan manfaat optimal kepada seluruh anggota. “Dengan memperbaiki struktur PBNU, NU bisa lebih efektif dalam menjalankan fungsi keagamaan dan sosial di tingkat nasional,” jelasnya.
“PBNU saat ini sering terkesan bersifat elit dan tidak responsif. Muktamar ke-35 menjadi ajang untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan ke depan tidak hanya diambil oleh segelintir orang, tetapi melibatkan semua anggota NU,” ujar Gus Rijal.
Dalam konteks sejarah, Jakarta sebelumnya pernah menjadi tempat pelaksanaan beberapa Muktamar besar. “Lokasi ini memiliki kredibilitas sebagai pusat kegiatan keagamaan dan politik nasional. Dengan memilih Jakarta, NU menegaskan komitmennya untuk tetap relevan di tengah masyarakat modern,” tuturnya.
Gus Rijal juga memperingatkan bahwa jika PBNU tidak segera melakukan perubahan, maka dampaknya akan merambat ke seluruh tingkatan organisasi. “Keterasingan anggota muda dan kelemahan koordinasi di daerah akan menjadi ancaman terhadap eksistensi NU di masa depan,” jelasnya.
“Dengan Muktamar di Jakarta, kita bisa mengatur semua hal dengan lebih terorganisir. Para pengurus PWNU di daerah bisa lebih mudah berpartisipasi dan memberikan masukan yang bermakna,” ujar Gus Rijal.
Persoalan lokasi Muktamar ke-35 juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseragaman dan representasi. “Apakah memilih Jakarta akan mengabaikan suara anggota di daerah lain? Atau justru akan menjadi langkah konsolidasi kekuasaan?” tanyanya.
Selain itu, ada aspek keuangan yang menjadi pertimbangan. Gus Rijal menyebutkan bahwa Jakarta memungkinkan penghematan biaya dan memudahkan pengaturan anggaran. “Kota ini memiliki akses ke sumber dana yang lebih luas dan kemudahan dalam memperoleh dukungan dari pihak-pihak swasta,” katanya.
“Kami yakin bahwa Jakarta bisa menjadi lokasi yang paling ideal. Ini bukan hanya tentang kemudahan logistik
