KPK Bawa Bupati Langkat ke Jakarta Seusai OTT Proyek Suap
Pesonatropis.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di wilayah Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (3/7), dengan membawa Bupati Langkat Syah Afandin, yang dikenal sebagai Ondim, ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah Syah Afandin terjebak dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Bupati Langkat diperkirakan tiba di Jakarta pada siang hari tersebut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
“Yang dibawa ke Jakarta satu orang, yaitu Bupati. Siang ini dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi Prasetyo.
Syah Afandin dipanggil ke Jakarta setelah selesai menjalani proses awal pemeriksaan di Polrestabes Medan. Dalam OTT yang berlangsung beberapa jam sebelumnya, penyidik KPK berhasil mengamankan tujuh orang yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Selain Syah Afandin, enam individu lainnya yang ditangkap meliputi seorang aparatur sipil negara (ASN) dan lima warga dari sektor swasta. Aparatur sipil negara tersebut terlibat dalam penyelidikan proyek korupsi di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Langkat.
Menurut informasi yang didapat, Syah Afandin diamankan di rumah pribadinya, bukan saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) seperti yang sempat disebutkan oleh pihak tertentu. KPK menjelaskan bahwa operasi tersebut berlangsung secara terencana, dengan fokus pada penggeledahan di lokasi terkait proyek suap yang diduga melibatkan Bupati Langkat. Penyidik menyatakan bahwa mereka akan memperdalam investigasi, termasuk kemungkinan adanya gratifikasi atau penerimaan dana lain yang terkait dengan kegiatan korupsi di lingkungan dinas terkait.
Sebagai bagian dari operasi OTT ke-15 pada 2026, KPK melakukan penyegelan di sejumlah lokasi untuk memastikan bukti-bukti korupsi tetap terjaga. Dalam proses penyitaan, petugas menyita uang tunai sekitar ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan proyek suap di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Langkat. Pihak penyidik juga menyebut bahwa uang tersebut diperoleh melalui transaksi yang tidak transparan, yang diduga sebagai bagian dari upaya memperkaya dana untuk proyek yang dinilai tidak sesuai dengan standar keuangan.
KPK mengungkapkan bahwa OTT pada 2/7 memperlihatkan pola korupsi yang kompleks, dengan melibatkan para pejabat daerah dan pihak swasta. Operasi ini menunjukkan bahwa selain Bupati, ada keterlibatan aktif dari sejumlah individu yang mungkin menjadi pelaku atau penerima manfaat dari praktik suap tersebut. Dalam penjelasan Budi Prasetyo, KPK menyatakan bahwa pemeriksaan intensif akan dilakukan di Gedung Merah Putih, termasuk menggali informasi tentang alur dana, para pihak yang terlibat, dan dokumen pendukung yang dapat membongkar lebih banyak detail kasus.
Proses OTT ini menunjukkan upaya KPK untuk menekan praktik korupsi di tingkat daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, lembaga antikorupsi tersebut telah menggelar operasi serupa di berbagai wilayah, termasuk di Langkat. Syah Afandin sendiri menjadi bupati pertama yang ditangkap dalam operasi tersebut, dengan alasan bahwa peran nya dalam pengelolaan proyek dinilai kritis dalam pengembangan infrastruktur di kabupaten tersebut. Selain itu, penyidik juga menyebut bahwa ada indikasi adanya jaringan korupsi yang terstruktur, yang melibatkan pihak-pihak di luar lingkungan pemerintah daerah.
Operasi penyergapan ini dilakukan dengan mengamankan saksi dan tersangka di lokasi yang berbeda. Pihak KPK memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti, termasuk penggunaan wewenang untuk menyita barang bukti dan mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyatakan bahwa mereka akan mengungkap seluruh keterlibatan para pihak, baik sebagai pemberi suap maupun penerima. Pemeriksaan lanjutan terhadap Syah Afandin diharapkan bisa memberikan jawaban terhadap dugaan penggunaan dana proyek secara tidak benar.
Dalam wawancara dengan media, Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK terus berkomitmen untuk mengungkap semua kasus korupsi, terlepas dari posisi para pelaku. “OTT ke-15 ini adalah bagian dari upaya KPK untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil,” kata Budi. Ia juga menyebutkan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung, dan KPK akan mengungkap hasilnya secara berkala kepada publik.
Kasus Syah Afandin menimbulkan perhatian publik karena melibatkan dana proyek yang berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Penyidik berharap pemeriksaan lanjutan bisa memperjelas skema korupsi yang digunakan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. KPK juga menyatakan bahwa mereka akan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk menuntaskan kasus hingga tuntas.
Dengan melakukan OTT di Medan dan Langkat, KPK menunjukkan keberhasilan dalam mengungkap korupsi yang berlangsung di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi para pejabat lainnya untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, KPK juga menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan operasi serupa di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menekan korupsi di Indonesia.
