Rakor Kinerja: Menkum Supratman Sebut Tak Ada Anak Emas di Kemenkum RI
Pesonatropis.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakor) Semester I Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Kamis (2/7). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Bali yang menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi dan evaluasi kinerja. Hadir dalam rakor ini juga sejumlah pejabat utama, seperti Kadiv Yankum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, dan Kabag Tata Usaha serta Umum I Nengah Sukadana. Seluruh jajaran di Bali turut menyaksikan jalannya acara secara virtual dari Ruang Darmawangsa, dengan semangat untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai target.
Peringatan Harmoni Hari Pengayoman
Rakor ini tak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja, tetapi juga merayakan peringatan ke-81 Harmoni Hari Pengayoman. Acara tersebut memperkuat semangat kebersamaan antar institusi dalam menjaga harmoni dan keselarasan dalam tugas-tugas pemerintahan. Kakanwil Eem Nurmanah menjadi pembicara utama dalam pembukaan rakor, dengan menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kemenkum HAM. Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menyusun strategi percepatan pencapaian target kinerja di Semester II, yang diharapkan bisa memberikan dampak lebih luas di berbagai wilayah.
“Tidak ada anak emas dalam Kemenkum RI, seluruh jajaran harus tetap bekerja sama dan fokus pada peningkatan kinerja,” ujar Menkum Supratman dalam sambutannya.
Menkum Supratman menekankan bahwa tantangan dalam pemerintahan tidak bisa diatasi dengan sentimen pribadi, melainkan melalui kerja kolektif. Ia meminta seluruh peserta rakor untuk menjadikan acara ini sebagai acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang telah disusun. Dengan partisipasi sekitar 360 peserta, rakor ini diharapkan mampu memberikan wawasan holistik mengenai dinamika kerja di berbagai unit kementerian, termasuk di Bali.
Langkah Strategis untuk Evaluasi Kinerja
Pembukaan rakor diawali dengan pemaparan capaian kinerja Semester I Tahun 2026, yang menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah strategis di Semester II. Eem Nurmanah, selaku Kakanwil Bali, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang terukur dan berfokus pada peningkatan layanan publik. Ia juga menyoroti peran kadiv dan kabag dalam menyelaraskan kebijakan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kemarin, dalam rapat ini juga dibahas sejumlah isu penting terkait tata kelola pemerintahan. Misalnya, pengelolaan sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Menkum Supratman menyebut bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi acuan untuk memastikan Kemenkum HAM tetap berada di garda depan dalam mewujudkan keadilan dan keterbukaan di Indonesia. Ia menekankan bahwa setiap sektor harus memiliki visi yang selaras, agar kebijakan tidak hanya mencapai efisiensi, tetapi juga keberlanjutan.
Persiapan untuk Tahun 2026
Menurut Sekjen Kemenkum HAM Nico Afinta, rakor ini menjadi wadah konsolidasi nasional yang membantu menyamakan arah kebijakan di seluruh wilayah. Ia menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada perbaikan mekanisme kerja agar lebih adaptif terhadap tantangan masa kini. “Kita harus merancang langkah strategis yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga mengevaluasi proses,” kata Nico, yang menjadi pembicara pada sesi pembukaan.
Peserta rakor yang berasal dari berbagai provinsi turut memberikan masukan mengenai dinamika kerja di lapangan. Salah satu tantangan yang dibahas adalah perbedaan kapasitas sumber daya di daerah, terutama di wilayah terpencil. Eem Nurmanah menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya memperkuat koordinasi antar daerah untuk memastikan kebijakan diimplementasikan secara merata. Dalam diskusi, juga muncul ide-ide inovatif, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Masa Depan Kemenkum RI
Menkum Supratman menutup sambutannya dengan mengingatkan seluruh peserta untuk tetap komitmen menghadapi tantangan di masa depan. Ia menyatakan bahwa Kemenkum HAM harus menjadi pionir dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan efisien. “Setiap keberhasilan kita di Semester I adalah dasar untuk membangun keberhasilan di Semester II,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Harmoni Hari Pengayoman ke-81 juga diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Kemenkum HAM, seperti pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan, dan perbaikan sistem hukum. Peserta rakor sepakat bahwa tata kelola pemerintahan harus terus diperbaiki, dengan fokus pada keberlanjutan dan kualitas. Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News untuk mengetahui detail lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja dan strategi Kemenkum HAM di masa depan.
