SETARA: Tidak Ada Kebutuhan Objektif Melibatkan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat
Kritik atas Penugasan Taruna Militer dalam Program Pendidikan
Pesonatropis.com – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, memberikan pernyataan tajam terkait kebijakan pemerintah yang menugaskan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk mengikuti Sekolah Rakyat. Ia menilai hal ini mencerminkan pergeseran paradigma negara yang semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. “Ini adalah preseden yang berbahaya. Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan melulu oleh militer,” ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (1/6).
Program Afirmasi yang Menjadi Perdebatan
Sekolah Rakyat, menurut Hendardi, adalah inisiatif pendidikan afirmatif yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial-ekonomi. Dengan adanya keterlibatan taruna Akmil, ia menilai institusi sipil justru dibiarkan menjadi latar belakang, sementara militer mengambil peran sentral dalam proses pendidikan. Kritik ini berdasarkan argumen bahwa pendidikan sipil harus memiliki landasan yang lebih kuat, seperti ilmu pendidikan, psikologi perkembangan, serta partisipasi masyarakat yang aktif.
“Tidak ada kebutuhan objektif yang membenarkan partisipasi taruna militer dalam proses pendidikan ini,” tambah Hendardi. Ia menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat seharusnya menjadi wadah untuk mendorong keadilan dan kesetaraan, bukan sebagai sarana untuk memperkuat pengaruh militer dalam kehidupan rakyat.
Dalam pernyataannya, Hendardi juga menyebutkan bahwa pembentukan karakter warga negara membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Ia mengkritik ketergantungan pada metode militer sebagai satu-satunya instrumen, karena dapat mengabaikan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus bersifat pedagogis, humanistik, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk para pelaku kebijakan pendidikan yang tidak memiliki latar belakang militer.
Konsistensi Nilai dalam Pendidikan
Hendardi memperjelas bahwa disiplin memang menjadi nilai penting dalam proses pembelajaran, tetapi disiplin itu tidak identik dengan metode militer. Ia mencontohkan bahwa nasionalisme dan patriotisme adalah aspek yang sangat relevan, namun tidak hanya menjadi tanggung jawab militer. “Negara seharusnya tidak mengaburkan cara pandang ini. Keduanya adalah nilai yang harus dijaga secara bersama oleh masyarakat sipil,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Hendardi menyoroti bahwa Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi platform untuk membangun karakter warga negara secara berkelanjutan. Jika keterlibatan militer terus diperkuat, ia khawatir kemandirian institusi pendidikan sipil akan tergerus. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kesan bahwa pembentukan karakter melalui militer lebih efektif dibandingkan pendekatan lain.
Kebutuhan untuk Memperjelas Peran Militer
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam konteks peran militer di ranah pendidikan. “Militernya memang memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter, tetapi dalam Sekolah Rakyat, kehadiran mereka justru mengubah fokus program,” tegas Hendardi. Menurutnya, pendidikan di Sekolah Rakyat seharusnya terbuka untuk berbagai metode, selama tidak mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan.
Hendardi juga menyebutkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada keterlibatan masyarakat sipil. Jika militer menjadi penentu utama, maka ada risiko bahwa program ini akan terdistorsi menjadi sarana untuk memperkuat pengaruh militer dalam kehidupan warga negara. “Pendidikan adalah tanggung jawab negara secara keseluruhan, bukan hanya militer,” lanjutnya.
Konteks Historis dan Tantangan Masa Kini
Menurut Hendardi, Sekolah Rakyat sejak awal dirancang sebagai upaya untuk menjangkau kelompok yang kurang beruntung. Ia menilai bahwa keterlibatan militer dalam program ini justru menimbulkan kesan bahwa keberhasilan pendidikan tergantung pada kekuatan militer, bukan pada kemampuan institusi sipil yang lebih luas. “Ini mengabaikan kontribusi dari berbagai pihak, seperti guru, komunitas, dan organisasi non-pemerintah,” ujarnya.
Dalam penjelasan lebih lanjut, Hendardi mengingatkan bahwa proses pendidikan yang efektif memerlukan penggunaan metode yang fleksibel dan beragam. “Pendekatan pedagogis yang humanistik bisa lebih tepat dalam mengembangkan warga negara yang tangguh secara intelektual dan sosial,” katanya. Ia menekankan bahwa penugasan taruna Akmil sejauh ini belum ada bukti objektif yang menunjukkan manfaatnya dalam mengembangkan karakter warga negara secara signifikan.
Peran Sosial Militer dan Sipil
Hendardi tidak menyangkal peran militer dalam pendidikan, tetapi menilai bahwa keterlibatan mereka dalam Sekolah Rakyat harus disertai dengan kejelasan tujuan dan pengarahan yang tepat. “Militer memang memiliki kewenangan untuk membentuk karakter, tetapi hal ini harus menjadi bagian dari keseluruhan sistem pendidikan,” katanya. Ia menambahkan bahwa justru kebijakan ini bisa menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada militer, sehingga mengurangi ruang bagi inisiatif-inisiatif sipil lainnya.
Kritik Hendardi ini juga mengingatkan bahwa pendidikan sipil harus menjadi garda depan dalam membangun keadilan sosial. Jika militer terus memperluas pengaruhnya, maka akan ada risiko bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keberagaman yang menjadi tujuan Sekolah Rakyat akan terganggu. “Program ini justru bisa menjadi sarana untuk menanamkan kesan bahwa warga negara yang berhasil hanya bisa terbentuk melalui proses militer,” ujarnya.
Upaya untuk Memperkuat Institusi Sipil
Menurut Hendardi, pemerintah harus memperkuat institusi sipil, seperti sekolah-sekolah umum dan lembaga pendidikan non-formal, agar bisa menjalankan fungsi pendidikan secara efektif. “Keterlibatan militer dalam Sekolah Rakyat bisa menjadi bentuk penguasaan terhadap ruang publik, yang seharusnya menjadi milik semua
