IJD Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Baru di Jawa Tengah
PATI, Jawa Tengah
New Policy – Peresmian Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Jawa Tengah dilakukan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto dari Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6). Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dari Pendopo Kabupaten Pati. IJD, yang merupakan inisiatif pemerintah pusat, diharapkan menjadi pendorong utama pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah di provinsi ini, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan.
Dalam wawancara usai acara, Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa program IJD sudah menunjukkan dampak signifikan terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Proyek ini, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2025, mencakup 30 paket penanganan jalan daerah sepanjang 132,62 kilometer dengan anggaran total mencapai Rp493,284 miliar. Program tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota, dengan Blora menjadi daerah yang mendapat alokasi terbesar, yaitu 20,81 kilometer dengan dana Rp93,21 miliar.
“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” kata Ahmad Luthfi.
Kepala daerah setempat menyatakan bahwa IJD tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat daerah. Program ini, kata Luthfi, membuka akses yang lebih mudah ke pasar, pusat pemerintahan, dan layanan publik, sehingga mendorong keterlibatan lebih luas dalam kegiatan ekonomi. Dengan pembangunan jalan yang lebih baik, pengembangan industri lokal dan kegiatan wisata dapat berjalan lebih efisien, serta mengurangi biaya transportasi bagi warga.
IJD, yang merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi di Indonesia, menitikberatkan pada pengembangan jalan-jalan strategis yang menghubungkan kawasan ekonomi, pusat wisata, dan lokasi lain yang dinilai berpotensi. Gubernur Jateng menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dalam pernyataannya, Luthfi menekankan bahwa program ini akan menjadi penggerak baru bagi daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.
Menurut data yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan IJD pada 2025 melibatkan berbagai proyek infrastruktur yang beragam. Selain penanganan jalan, beberapa proyek juga meliputi pembangunan jembatan, yang diperkirakan mencapai total panjang 249,70 meter. Rencananya, pada 2026, pemerintah provinsi akan mengusulkan penanganan tambahan sepanjang 36,30 kilometer untuk melanjutkan momentum ini. Jika usulan tersebut disetujui, konstruksi akan dimulai pada tahun anggaran 2027.
Pembangunan jalan daerah, menurut Luthfi, menjadi investasi yang sangat penting karena memberikan dampak langsung pada aktivitas ekonomi. Di Jawa Tengah, keberadaan jalan yang baik diperlukan untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil dengan pusat perekonomian. Dengan IJD, harapan ada untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sekaligus mendorong distribusi barang dan jasa yang lebih merata.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi lokal. Melalui akses yang lebih baik ke pasar, kegiatan pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah (UKM) di daerah terpencil dapat berkembang lebih cepat. Selain itu, pengembangan jalan yang terencana juga akan memfasilitasi akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa IJD adalah langkah strategis untuk meratakan aksesibilitas di berbagai wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa jalan daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai pendorong untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. “Dengan jalan yang baik, kegiatan ekonomi dapat terangkat, dan kota-kota kecil serta desa bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru,” ujarnya.
Kepala daerah dan tokoh lokal juga menyambut baik kebijakan IJD sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka menilai bahwa jalan-jalan yang dibangun melalui program ini akan memperkuat ekosistem perekonomian lokal, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi. Selain itu, ketersediaan jalan yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan mempercepat arus investasi ke daerah-daerah yang berkembang.
Untuk menunjang keberhasilan program IJD, Gubernur Jateng berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan proyek ini memerlukan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang efektif. “Kami akan terus mendorong pemerintah pusat agar menyetujui usulan penanganan jalan dan jembatan yang lebih luas, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus bergerak,” kata Luthfi.
Program IJD, yang diusulkan pada 2026, akan fokus pada pengembangan infrastruktur yang paling mendesak di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah daerah juga berharap program ini dapat memberikan contoh bagus untuk proyek serupa di provinsi lain. Dengan keberhasilan IJD, Jawa Tengah diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Kebijakan ini juga dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan ekonomi yang lebih terpadu. Dengan jalan yang terhubung baik, potensi daerah bisa lebih mudah dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Luthfi menegaskan bahwa IJD bukan hanya proyek fisik, tetapi juga menjadi investasi dalam potensi ekonomi masyarakat. “Ini adalah langkah penting untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
