Begini Janji Yusril Setelah Mendengar Tuntutan BEM SI
Latest Program – Dalam upaya merespons aspirasi mahasiswa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjanjikan bahwa ia akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk laporan resmi. Janji ini diungkapkan Yusril setelah bertemu dengan perwakilan BEM SI di Jakarta pada Jumat (18/6). Menko Kumham Imipas menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pandangan sebagai bagian dari prinsip demokrasi.
“Saya juga memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan didasarkan pada analisis yang matang,” ujar Yusril, seperti yang diperoleh dari konfirmasi di Jakarta pada Sabtu (20/6/2026).
Tuntutan yang diajukan BEM SI mencakup lima isu utama. Pertama, menuntut penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menekan penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Ketiga, meminta peninjauan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghimbau penghentian militerisasi di ranah sipil. Kelima, menginginkan Presiden mengakui kesalahan pemerintah dalam kebijakan tertentu.
Dalam pertemuan tersebut, Yusril juga menggarisbawahi pentingnya dialog antara pemerintah dan lembaga perguruan tinggi. Ia menekankan bahwa pihaknya bersedia mendengarkan masukan dari BEM SI untuk mengevaluasi kebijakan yang dianggap kurang efektif. Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa akan diproses secara transparan dan adil, sebelum dilaporkan ke Presiden.
Dari lima poin tuntutan yang diajukan, satu di antaranya menarik perhatian Yusril. Tuntutan terhadap MBG menjadi fokus diskusi. Yusril meminta penjelasan lebih lanjut dari BEM SI apakah tuntutan tersebut bermaksud menghentikan program secara total atau hanya menekankan perbaikan tata kelola. Menurutnya, penjelasan ini penting untuk memastikan pemerintah memahami seluruh nuansa dari tuntutan mahasiswa.
BEM SI menjelaskan bahwa tuntutan terhadap MBG bermaksud meninjau ulang cara pengelolaan program tersebut, bukan menghentikannya sepenuhnya. “Kami percaya bahwa MBG tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi perlu diperbaiki agar lebih efisien dan tepat sasaran,” kata perwakilan BEM SI. Yusril menyambut baik penjelasan ini, namun ia juga mengingatkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan terukur.
Program MBG, menurut Yusril, dicanangkan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, tetapi perlu dianalisis kembali dalam konteks kinerja pemerintah. “Kami tidak menolak program ini, tapi ingin melihat apakah sistem pelaksanaannya bisa lebih optimal,” tambah Yusril dalam wawancara setelah pertemuan.
Dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta pada 18 Juni, Yusril berjanji akan melibatkan lembaga independen untuk memeriksa efisiensi penggunaan anggaran dalam MBG. Ia juga menyatakan siap mendengarkan saran dari mahasiswa dalam upaya memperbaiki kebijakan tersebut. “Tuntutan BEM SI adalah bentuk partisipasi yang bermakna, dan kami akan merespons dengan tindakan konkret,” ujarnya.
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menerima kritik, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk generasi muda, dalam pengambilan keputusan. Ia menyoroti bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan BEM SI bisa menjadi bahan perbaikan kebijakan nasional. “Dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber, kami berharap bisa membangun kesepahaman yang lebih luas,” tambahnya.
Di sisi lain, BEM SI menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan alasan pengeluaran APBN. Mereka menilai beberapa kebijakan anggaran masih terkesan tidak rasional dan memerlukan pengawasan lebih ketat. Selain itu, tuntutan terhadap harga BBM dinilai sebagai upaya mengurangi beban ekonomi rakyat, terutama di tengah inflasi yang terus menguat.
Yusril juga mengapresiasi dukungan BEM SI terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi militerisasi di ranah sipil. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa mahasiswa peduli pada kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. “Kami berharap ada kolaborasi lebih dalam memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat sipil,” kata Yusril.
Sebagai bagian dari komitmen menjawab aspirasi mahasiswa, Yusril menyatakan akan mengadakan rapat tambahan untuk memperjelas setiap poin tuntutan. Ia juga berencana mengirimkan laporan ke Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan. “Laporan ini akan mencakup rekomendasi berdasarkan masukan dari BEM SI, serta evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki,” jelas Yusril.
BEM SI menilai langkah Yusril dalam menyampaikan tuntutan mereka sebagai tanda bahwa pemerintah serius menanggapi kebutuhan rakyat. Namun, mereka juga menginginkan tindak lanjut yang lebih cepat, terutama dalam hal penurunan harga kebutuhan pokok. “Kami percaya bahwa perubahan harga bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat,” tambah perwakilan BEM SI.
Dalam pertemuan tersebut, Yusril juga menyoroti bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa dialog terus-menerus antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan reformasi. “Kami berharap BEM SI terus memberikan masukan, karena mereka adalah representasi suara muda yang penting,” pungkas Menko Kumham Imipas.
