Agus Widjajanto: Kampus Seharusnya Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Otot
Latest Program – Jakarta – Sejumlah mahasiswa menggelar dialog berjudul “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung pada kericuhan. Pengamat politik Agus Widjajanto mengungkapkan, peristiwa tersebut tak terlepas dari dampak kuat framing narasi yang telah terbentuk sebelumnya di kalangan mahasiswa. Menurutnya, banyak mahasiswa sudah terbiasa menerima pandangan tertentu yang terus-menerus disampaikan melalui film dokumenter Pesta Babi. Framing ini membuat data dan penjelasan pemerintah tentang perubahan fungsi lahan atau program strategis pangan nasional sulit diterima secara objektif.
Framing yang Berdampak pada Persepsi Mahasiswa
Agus, yang saat ini sedang menyelesaikan gelar doktor di Universitas Padjadjaran, menjelaskan bahwa mahasiswa sering kali terpola oleh informasi yang telah diakar-akarkan sejak lama. Hal ini berdampak pada cara mereka menerima berbagai isu, termasuk program pemerintah. “Framing yang sudah lama mengakar di benak mahasiswa membuat mereka sulit melihat realitas dengan mata jernih,” katanya dalam wawancara Selasa (16/6). Ia menegaskan, meskipun data yang disampaikan pemerintah valid, persepsi negatif yang telah terbangun sebelumnya justru menghalangi penerimaan informasi tersebut.
“Mahasiswa telah terpengaruh oleh narasi tertentu yang berkembang. Akibatnya, data sevalid apa pun mengenai alih fungsi lahan dan manfaatnya bagi lumbung pangan nasional menjadi sulit diterima karena yang tersimpan di benak mereka adalah rasa kecewa yang telah terbentuk sebelumnya,” ujar Agus Widjajanto.
Korupsi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, Agus menyoroti kasus dugaan korupsi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan, program ini awalnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Namun, konsep tersebut mulai dikritik karena dianggap mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, masyarakat secara langsung melihat praktik korupsi yang terjadi, dan kejadian ini berlangsung cukup lama tanpa adanya penanganan yang cepat.
“Program yang sebenarnya bermanfaat menjadi dipersepsikan negatif karena muncul anggapan bahwa sebagian dana pendidikan dipangkas, sementara di sisi lain masyarakat melihat adanya praktik korupsi yang tidak segera ditangani secara tegas,” katanya.
Agus menyebutkan, akar masalah utama terletak pada persepsi ketidakadilan yang muncul selama pelaksanaan program. Meski pemerintah menegaskan bahwa MBG merupakan langkah strategis untuk mengatasi krisis pangan, kekhawatiran mahasiswa terhadap alokasi dana pendidikan tetap mengemuka. Ia menambahkan, perdebatan ini mencerminkan konflik antara kepentingan sosial dan prioritas kebijakan.
Peran Kampus dalam Membangun Diskursus
Dalam kesimpulannya, Agus menekankan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan adanya dialog yang sehat, di mana mahasiswa bisa menggali ide-ide baru dan menguji kebijakan pemerintah. Ia berargumen, jika kampus hanya jadi tempat adu otot, maka potensi kampus sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pemikiran akan terabaikan. “Kampus harus berfungsi sebagai tempat di mana berbagai perbedaan pandangan bisa dihargai dan dijalani dengan suasana yang konstruktif,” tutur Agus.
Menurutnya, framing yang terlalu dominan dari media atau kelompok tertentu bisa mengabaikan peran kritis mahasiswa dalam memahami isu secara menyeluruh. Agus menilai, mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk membaca berbagai sumber, mencerna data, dan membentuk opini mereka sendiri. Jika hanya mengandalkan satu narasi, maka dialog di kampus bisa menjadi sumber polarisasi yang berlebihan.
Strategi untuk Memperbaiki Persepsi
Agus juga mengusulkan beberapa langkah untuk memperbaiki persepsi terhadap program pemerintah. Ia menyarankan pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan data, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk program pangan dan pendidikan. Selain itu, ia berharap mahasiswa bisa terlibat dalam diskusi yang lebih inklusif, di mana berbagai pihak bisa menyampaikan argumen mereka dengan adil.
Menurut Agus, keberhasilan program MBG dan isu pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjawab kekhawatiran publik. Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang merasa program ini memakan dana pendidikan, padahal program tersebut justru bisa memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan sosial. “Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa program ini tidak merugikan pendidikan, tetapi justru mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Agus menilai, perdebatan di kampus sebaiknya bisa menjadi peluang untuk menyelaraskan aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan yang lebih dialogis, mahasiswa bisa belajar bagaimana mengkritik secara konstruktif dan menyeimbangkan antara idealisme dan realitas. Ia pun berharap para akademisi bisa aktif dalam memberikan pandangan yang lebih seimbang pada masyarakat.
Perlu Kolaborasi untuk Menjaga Keseimbangan
Dalam wawancaranya, Agus meminta kampus dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan diskusi yang produktif. Ia menekankan bahwa kampus bukan hanya tempat untuk melatih keterampilan akademik, tetapi juga wadah untuk mengembangkan pemikiran kritis. “Jika kampus bisa menjadi ruang adu gagasan yang sehat, maka masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai kebijakan,” katanya.
Karena itu, Agus mengusulkan adanya mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara pihak pemerintah dan akademisi. Ia mencontohkan, penggunaan media sosial dan diskusi rutin di lingkungan kampus bisa menjadi sarana untuk memperjelas tujuan program serta mengatasi persepsi negatif yang ada. “Transparansi dan dialog aktif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
