Topics Covered: Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp 28,151 T untuk 2027
Kejagung Ajukan Permintaan Tambahan Anggaran Rp28,151 Triliun untuk Tahun 2027
Topics Covered - jpnn.com - Dalam rapat terbaru yang diadakan di Jakarta, Senin (15/6/2026), Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp28,151 triliun untuk tahun 2027. Jumlah ini menjadi tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp15,495 triliun. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, Hendro Dewanto, menjelaskan bahwa alokasi anggaran saat ini masih kurang memadai untuk mendukung operasional ideal lembaga tersebut.
Alokasi Ideal Dibutuhkan untuk Tugas Hukum
Menurut Hendro, anggaran indikatif tahun 2027 belum mencapai kebutuhan optimal Kejaksaan Agung. "Kebutuhan ideal Kejaksaan mencapai Rp43,65 triliun, tetapi pagu indikatif yang ditetapkan saat ini hanya sebesar Rp15,495 triliun," ujar dia. Kejagung mengusulkan angka tersebut karena diperlukan untuk menunjang berbagai fungsi kritisnya, termasuk penegakan hukum dan layanan kepada masyarakat.
"Besaran alokasi indikatif tahun 2027 belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan, yaitu sebesar Rp43,65 triliun," kata Hendro Dewanto dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.
Menurut Hendro, anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memperkuat dua program utama: penegakan hukum dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen. Kedua bidang ini menjadi pilar utama dalam menjalankan tugas lembaga. Dalam rincian program penegakan hukum, anggaran diperuntukkan untuk bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, tata usaha negara, pidana militer, pemulihan aset, dan sarana hukum. Sementara program dukungan manajemen meliputi pembinaan, pengawasan, pendidikan, serta sarana dan prasarana operasional.
Breakdown Anggaran untuk Program Penegakan Hukum
Untuk program penegakan hukum, Kejagung menetapkan anggaran sebesar Rp11,388 triliun. Dari jumlah ini, Rp149,86 miliar dialokasikan untuk bidang intelijen, yang bertugas mengumpulkan informasi strategis. Sementara tindak pidana umum mendapat Rp63,66 miliar, tindak pidana khusus Rp188,74 miliar, perdata dan tata usaha negara Rp59,07 miliar, serta pidana militer Rp26,4 miliar. Program pemulihan aset juga memiliki anggaran Rp45,4 miliar, sementara sarana bidang hukum menerima Rp10,85 triliun.
Detail Program Dukungan Manajemen
Program dukungan manajemen, yang totalnya Rp16,763 triliun, terdiri dari beberapa komponen kritis. Pembinaan menjadi prioritas utama dengan alokasi Rp5,69 triliun, sementara pengawasan diberikan Rp20,97 miliar. Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan mencapai Rp238,83 miliar, yang digunakan untuk mengembangkan kapasitas pegawai. Terakhir, sarana dan prasarana operasional diperoleh Rp10,81 triliun untuk memastikan infrastruktur kejaksaan tetap optimal.
Hendro menjelaskan bahwa usulan anggaran ini dibuat karena pagu indikatif sebelumnya tidak cukup menunjang kegiatan sehari-hari lembaga. Kejagung secara awal menetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp43.646.627.578.000, sedangkan pagu indikatif yang disetujui hanya Rp15.495.000.000.000. "Angka ini perlu ditingkatkan agar semua fungsi dapat berjalan secara maksimal," tambah Hendro, yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam menjalankan peran kejaksaan.
Penguatan Kejaksaan oleh Komisi III DPR
Permintaan tambahan anggaran Kejagung memperoleh dukungan dari Komisi III DPR RI. Dalam rapat, komite tersebut menyatakan akan memperjuangkan usulan tersebut. "Kami berkomitmen untuk menyesuaikan anggaran agar Kejaksaan dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif," kata salah satu anggota komite. Dengan penguatan ini, anggaran Kejaksaan Agung untuk tahun 2027 diperkirakan akan mencapai Rp43.646.627.578.000, yang merupakan jumlah ideal sebelumnya.
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kejagung menekankan bahwa anggaran tambahan sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama ini. Angka Rp28,151 triliun menjadi komponen kunci dalam memperbaiki sistem hukum nasional. Selain itu, anggaran yang ditingkatkan akan membantu mempercepat proses hukum, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan layanan hukum yang lebih merata kepada masyarakat.
Kejagung juga menyoroti urgensi peningkatan anggaran dalam konteks reformasi tata kelola pemerintahan. Dengan dana yang lebih besar, lembaga dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan pegawai, memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan infrastruktur pendukung. Hendro menambahkan bahwa anggaran yang ditingkatkan akan memungkinkan Kejagung untuk menjalankan tugas-tugasnya secara lebih profesional dan transparan.
Perspektif Panjang untuk Reformasi Hukum
Permintaan anggaran ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk menegakkan hukum secara lebih merata di seluruh Indonesia. Hendro menyebut bahwa angka Rp43,65 triliun merupakan target untuk memastikan semua program bisa berjalan secara optimal. "Dengan anggaran yang sesuai, Kejaksaan dapat mengatasi masalah-mas