Meeting Results: Tokoh NU dan Bung Karno: Warisan Islam Kebangsaan di Museum Multatuli

Tokoh NU dan Bung Karno: Warisan Islam Kebangsaan di Museum Multatuli

Diskusi tentang Hubungan Islam Kebangsaan dan Bung Karno di Rangkasbitung

Meeting Results - RANGKASBITUNG, Banten – Sejumlah tokoh nasional menggelar diskusi bertema “Bung Karno, NU dan Islam Kebangsaan” di Museum Multatuli, Kamis (18/6). Acara yang diselenggarakan melalui program Aspirasi Bonnie Triyana ini menghadirkan para pembicara ternama, antara lain mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, putri Presiden keempat RI Inayah Wahid, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Muhammad Najib Azca, serta Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Savic Ali. Diskusi tersebut menyajikan refleksi mendalam mengenai peran Bung Karno dalam membentuk gagasan Islam kebangsaan dan hubungannya dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Kedekatan Bung Karno dengan NU

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa hubungan antara Bung Karno dengan NU tidak terbentuk karena kesamaan organisasi, melainkan karena keselarasan pandangan tentang Islam kebangsaan. Menurutnya, Soekarno sejak masa muda lebih dekat dengan Muhammadiyah, organisasi Islam lain yang memiliki visi reformis. Namun, kedekatan ini tidak mengurangi relevansi kontribusi NU dalam membentuk identitas Islam sebagai bagian dari kebangsaan Indonesia.

“Yang mempertemukan keduanya, Bung Karno dan NU, adalah paham Islam kebangsaan sebagaimana tema diskusi kita hari ini. Pemahaman dan pengamalan Islam kebangsaan itulah yang menjadi daya rekat di antara keduanya,” kata Lukman.

Menurut Lukman, gagasan Islam kebangsaan yang diusung Bung Karno merupakan hasil dari pengaruh pemikiran Islam yang dipelajari sejak masa muda. Ia menyoroti peran HOS Tjokroaminoto sebagai tokoh sentral yang menginspirasi Soekarno. Lingkungan intelektual di bawah bimbingan Tjokroaminoto, termasuk diskusi dengan tokoh pembaharu Islam, membentuk fondasi pemikiran Bung Karno tentang integrasi agama dan negara. “Pemikiran ini berkembang hingga menghasilkan konsep hubungan antara agama dan negara dalam konteks kebangsaan Indonesia,” tambahnya.

Islam Kebangsaan sebagai Titik Temu

Lukman menjelaskan bahwa Islam kebangsaan bukan sekadar identitas keagamaan, tetapi juga kerangka sosial yang menjembatani nilai-nilai agama dengan prinsip negara. Ia menegaskan bahwa agama dan negara saling membutuhkan: agama menjadi pengontrol untuk mencegah kekuasaan negara terlalu absolut, sementara negara membantu mengawasi agar agama tidak terlalu ekstrem dalam menerjemahkan ajaran ke dalam kebijakan.

“Negara membutuhkan agama karena negara bisa bertindak berlebihan, melewati batas, dan nilai-nilai agama dapat menjadi kontrol. Sebaliknya, agamawan juga bisa menjadi ekstrem dalam memahami ajaran agama, sehingga negara memiliki peran melakukan pengawasan agar tetap berada pada jalan yang seimbang,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa Bung Karno tidak hanya memperkenalkan Islam kebangsaan sebagai bagian dari visi nasional, tetapi juga menegaskan pentingnya kebhinekaan. “Kedekatan Bung Karno dengan NU mencerminkan upaya untuk memadukan kekuatan agama dengan prinsip demokratis,” tambah Lukman. Hal ini menjadikan Islam kebangsaan sebagai akar dari identitas Indonesia yang inklusif.

Rasa Kebangsaan Sebelum Kemerdekaan

Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Inayah Wahid, membahas kontribusi para tokoh NU dalam proses perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. Menurutnya, pada masa tersebut, tokoh NU berperan aktif dalam membangun kesadaran kebangsaan di tengah dinamika politik dan ideologi yang kompleks. “Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Esensi agama tetap keluar meskipun tidak tertulis secara formal dalam bentuk tertentu. Yang terpenting adalah adanya rasa ikatan bersama,” ujarnya.

“Para tokoh Islam saat itu menunjukkan sikap kebangsaan dengan menempatkan persatuan Indonesia di atas kepentingan golongan,” lanjut Inayah.

Inayah menekankan bahwa Islam kebangsaan pada masa awal kemerdekaan merupakan jawaban atas tantangan kolonial dan perang kemerdekaan. Ia mengatakan para tokoh NU tidak hanya fokus pada kepentingan agama, tetapi juga berupaya membangun sistem politik yang mengakui keberagaman. “Nilai-nilai kebangsaan dijaga dengan baik, meskipun tidak semua ajaran Islam terwujud dalam bentuk konstitusional,” jelasnya.

Perspektif Ilmiah dan Kebangsaan

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Muhammad Najib Azca, memberikan perspektif akademik terkait peran Islam dalam membentuk identitas nasional. Menurutnya, keterlibatan NU dan Bung Karno menunjukkan konsistensi dalam memperkuat kesatuan bangsa melalui pendekatan agama. “Islam kebangsaan menjadi alat komunikasi antara kehidupan spiritual dengan kehidupan sosial,” kata Najib.

Savic Ali, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menambahkan bahwa NU terus berupaya menjaga keseimbangan antara iman dan kehidupan bernegara. Ia menekankan bahwa peran organisasi NU dalam membentuk sikap kebangsaan tokoh-tokoh Islam pada masa kemerdekaan tetap relevan hingga hari ini. “NU tidak hanya menjadi wadah keagamaan, tetapi juga pembentuk identitas bangsa yang inklusif,” ujarnya.

Relevansi untuk Masa Kini

Diskusi ini menyoroti bagaimana gagasan Islam kebangsaan yang diperkenalkan Bung Karno dan diwariskan oleh NU tetap menjadi fondasi penting bagi perjalanan Indonesia. Dalam era yang serba modern dan plural, nilai-nilai kebangsaan yang diakarikan melalui Islam dinilai mampu menjadi pengikat sosial yang kuat. “Museum Multatuli sebagai tempat diskusi ini, menjadi simbol keberlanjutan peran agama dalam membangun bangsa,” pungkas Inayah.

Sebagai penutup, acara tersebut memberikan refleksi bahwa warisan Islam kebangsaan dari Bung Karno dan NU tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa kini. Dengan berbagai perspektif yang disampaikan, para peserta diskusi sepakat bahwa integrasi antara agama dan negara bukan sekadar konsep teoritis, melainkan prinsip yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.