Meeting Results: Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Tidak Jelas, Organisasi Guru Lontarkan Kritik Pedas

Meeting Results: Instruksi Prabowo Soal Bahasa Prancis Dinilai Banyak Kritik, Guru Terpukul

Meeting Results - JAKARTA – Pengumuman instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan pembelajaran Bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan memicu reaksi yang beragam. Tidak sedikit organisasi guru mengkritik kebijakan tersebut, menyebutnya tidak memadai dan berpotensi mengganggu fokus pembelajaran utama. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menegaskan bahwa instruksi ini terkesan tiba-tiba, tanpa penjelasan yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pendidik.

Kebijakan yang Dinilai Tidak Terencana

Menurut Satriwan, pengenalan Bahasa Prancis di SD, SMP, dan SMA tidak disertai dengan perencanaan matang. "Jika tidak ada penjelasan tentang alasan utama kebijakan ini, maka sekolah akan bingung mengenai prioritas pembelajaran," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (29/5). Kritik ini muncul setelah instruksi serupa untuk Bahasa Portugis belum terwujud dalam kurikulum, sehingga membuat pihaknya merasa kebijakan ini terkesan serba cepat dan kurang berpikir jernih.

"Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis tampak seperti banting sana banting sini. Kebijakan pendidikan harus selaras dengan tujuan jangka panjang, bukan hanya tergantung pada keputusan pemerintah belakangan," tegas Satriwan.

P2G menyoroti bahwa penambahan dua bahasa asing, yaitu Prancis dan Portugis, dalam kurikulum bisa menyebabkan beban berlebihan bagi siswa. Kondisi ini mengingatkan tentang pentingnya alokasi waktu yang tepat dan prioritas pendidikan yang jelas. "Sekolah tidak bisa hanya menambah pelajaran tanpa pertimbangan menyeluruh," jelasnya. Menurutnya, kebijakan ini harus didukung oleh data dan kebutuhan strategis, bukan hanya sebagai isu politik.

Kebutuhan Praktis dan Impresi Politik

Kritik tajam juga menyentuh aspek politik, di mana kebijakan Bahasa Prancis dianggap lebih sebagai bentuk diplomasi daripada kebutuhan pendidikan mendasar. Satriwan menilai bahwa pemilihan Bahasa Prancis sebagai materi baru dalam kurikulum tidak selaras dengan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia. "Jika tujuan utamanya adalah menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa, maka penjelasan tersebut harus disampaikan secara jelas," tambahnya.

"Meeting Results mengenai Bahasa Prancis ini justru menimbulkan kebingungan, karena tidak ada pengelompokan prioritas yang terukur," lanjut Satriwan.

Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah sebelumnya menetapkan fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis. Namun, kebijakan baru ini dianggap melenceng dari fokus tersebut. Satriwan menegaskan bahwa instruksi Prabowo harus didampingi oleh kebijakan yang konsisten, agar tidak menimbulkan konflik prioritas dalam pendidikan nasional.

Analisis Struktur Kurikulum dan Kesiapan Guru

Ketidakjelasan instruksi Prabowo tidak hanya memengaruhi siswa, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi para guru. Struktur kurikulum yang sudah mapan membutuhkan waktu untuk diadaptasi, terutama jika harus menambah mata pelajaran baru. "Guru perlu waktu untuk mempersiapkan metode mengajar, tetapi instruksi ini datang tanpa perencanaan," kata Satriwan. Ia juga menyoroti bahwa penggunaan kata "mempelajari" dalam instruksi tersebut mengandung ambiguitas, yang bisa memicu penafsiran berbeda di kalangan sekolah.

"Meeting Results dari kebijakan Prabowo menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Bahasa Prancis akan diwajibkan sebagai mata pelajaran utama, atau hanya sebagai pilihan?" imbuhnya.

Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (APR). Meski demikian, organisasi guru menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki dasar yang kuat, agar tidak hanya mengundang kritik, tetapi juga mendukung pertumbuhan nasional secara bertahap.

Proses Penyesuaian yang Harus Dinanti

Satriwan menambahkan bahwa pemerintah perlu memperjelas skema pengajaran Bahasa Prancis agar tidak membingungkan. Ia meminta adanya kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya perubahan tiba-tiba. "Meeting Results kebijakan ini harus disertai dengan panduan operasional dan penyesuaian alokasi waktu belajar," tegasnya. Dengan demikian, sekolah dan guru dapat mengoptimalkan pelajaran baru tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran yang sudah ada.

"Kebijakan pendidikan bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan perangkat pembelajaran," kata Satriwan.

Organisasi guru ini berharap instruksi Prabowo diperjelas melalui rapat koordinasi dengan stakeholder pendidikan. Tanpa penyesuaian, kebijakan penambahan Bahasa Prancis bisa mengganggu kestabilan kurikulum nasional dan menimbulkan keluhan dari sejumlah lembaga pendidikan. "Meeting Results harus menjadi referensi, bukan hanya instruksi yang muncul tanpa alasan konkret," pungkasnya.