Key Issue: Iskandar Sitorus: Negara Bisa Lebih Rugi Jika Korporasi Dibiarkan Kolaps

Iskandar Sitorus: Negara Bisa Lebih Rugi Jika Korporasi Dibiarkan Kolaps

Key Issue - JAKARTA - Perusahaan Blueray Cargo yang terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi sorotan. Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), mengungkapkan bahwa selain menghukum pelaku korupsi, negara juga harus memastikan badan usaha yang terlibat dalam perkara tersebut tetap stabil. Tantangan ini terjadi karena proses hukum yang menjerat pemilik atau pengurus perusahaan bisa menyebabkan kerusakan internal yang berdampak luas.

Kasus yang menimpa Blueray Cargo menunjukkan bagaimana korporasi bisa terjebak dalam krisis ketika proses hukum berjalan. Iskandar menekankan bahwa fokus penegakan hukum seringkali hanya terpusat pada individu yang ditangkap atau didakwa. Namun, ada aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu upaya penyelamatan data dan administrasi korporasi agar tidak hilang sepenuhnya. "Tidak cukup hanya menindak pelaku korupsi; negara juga perlu melindungi aset dan dokumentasi penting perusahaan," jelas Iskandar dalam pernyataannya, Selasa (16/6).

Melindungi Hak Negara dan Pekerja

Iskandar menyebut bahwa perusahaan yang tengah terlibat kasus korupsi sering mengalami kerusakan berlapis. Hilangnya kepercayaan pelanggan, melemahnya manajemen internal, dan tercecernya dokumen administrasi adalah beberapa dampak yang bisa muncul. Kondisi ini berpotensi merugikan negara secara signifikan, terutama jika data seperti transaksi, kewajiban pajak, atau catatan kepabeanan tidak lagi terjaga.

Menurut Iskandar, meskipun hukuman terhadap pelaku korupsi menjadi prioritas, negara juga wajib menjaga agar dokumen-dokumen seperti data perpajakan, transaksi, dan kewajiban PNBP tidak rusak, serta memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga meski perusahaan menghadapi krisis akibat kasus hukum.

Kasus Blueray Cargo menjadi contoh nyata bagaimana penyelidikan korupsi bisa menimbulkan efek domino. Perusahaan yang dipimpin oleh koruptor atau pengurusnya sering kali tidak hanya mengalami gangguan operasional, tetapi juga kehilangan jejak administrasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas negara. Dalam hal ini, data kepabeanan dan perpajakan sangat kritis karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan transaksi ekspor-impor.

Berdasarkan pengalaman, Iskandar menegaskan bahwa kerusakan pada korporasi sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi berdampak jangka panjang. "Ketika administrasi perusahaan tidak lagi tertata, proses penelusuran kewajiban pajak, bea masuk, maupun potensi penerimaan negara bukan pajak menjadi semakin sulit dilakukan," kata Iskandar. Ia mengingatkan bahwa hilangnya data penting bisa menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku tindakan ilegal atau kehilangan pendapatan negara.

Peran Korporasi dalam Sistem Pemerintahan

Menurut Iskandar Sitorus, korporasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga komponen penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Perusahaan yang terlibat dalam proses kepabeanan dan perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Jika mereka runtuh, sistem pemerintahan bisa kehilangan keandalan dalam mengelola keuangan negara.

Ia menjelaskan bahwa korupsi dalam perusahaan bisa menyebabkan pengalihan data, pengurangan transaksi, atau bahkan penghilangan bukti-bukti yang menjadi dasar pemeriksaan pajak atau bea masuk. Hal ini mengancam proses penegakan hukum dan memperumit investigasi. "Perusahaan yang mengalami guncangan akibat kasus hukum bisa mengakibatkan kehilangan data penting yang sangat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dan pemulihan hak negara," tambah Iskandar.

Kondisi seperti ini sering terjadi ketika pengurus atau pemilik perusahaan menghadapi tekanan dari pihak berwenang. Mereka mungkin terpaksa mengabaikan prosedur administrasi untuk menghindari hukuman. Namun, tindakan ini bisa merugikan negara lebih besar, karena data yang hilang tidak hanya mempersulit penegakan hukum, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan pemerintahan.

Perspektif Lembaga Audit

Sebagai anggota Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa lembaga audit harus berperan aktif dalam memastikan korporasi tidak kehilangan kestabilan saat menghadapi kasus hukum. "Kami berupaya mengawasi proses audit dan penyelamatan administrasi korporasi, terutama dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah," kata Iskandar.

Ia menyoroti bahwa korporasi yang baik bukan hanya menjamin keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Jika mereka tidak dikelola dengan baik, seperti dalam kasus Blueray Cargo, negara bisa kehilangan keuntungan dari kebijakan yang diterapkan. Iskandar menegaskan bahwa perlu ada strategi khusus untuk menghindari kerusakan yang tidak terduga.

Kasus ini menjadi bahan pembelajaran bagi lembaga audit dan pemerintah. Selain menegakkan hukum, negara harus memastikan bahwa korporasi yang terlibat tetap bisa beroperasi secara normal. Tindakan pemerintah dalam mengawasi dan menjaga kestabilan korporasi selama proses hukum akan meminimalkan kerugian yang bisa terjadi. "Kita perlu merencanakan penyelamatan administrasi korporasi sejak awal, agar tidak sampai kehilangan seluruh dokumen yang penting," tambah Iskandar.

Iskandar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga audit, pemerintah, dan perusahaan. Dengan komunikasi yang baik, risiko kerusakan bisa dihindari. Selain itu, ia mengusulkan bahwa proses hukum harus disertai dengan mekanisme pendampingan untuk menjaga kelangsungan korporasi. "Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa korupsi tidak menyebabkan kerugian lebih besar," pungkas Iskandar.

Dengan kasus Blueray Cargo sebagai contoh, Iskandar menegaskan bahwa negara harus bersikap tegas dalam menangani korupsi, tetapi juga bijaksana dalam mempertahankan fungsi korporasi. Kedua aspek ini saling terkait dan perlu dijaga agar tidak saling bertentangan. Dalam konteks ini, ketersediaan data administrasi menjadi jembatan penting antara keadilan hukum dan penerimaan negara.

Kasus ini juga mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memengaruhi ekosistem bisnis secara keseluruhan. Iskandar berharap pemerintah bisa memperkuat mekanisme perlindungan korporasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan lancar, meski ada kasus hukum yang sedang ditangani. "Kami yakin bahwa dengan pendekatan yang lebih holistik, negara bisa mengatasi tantangan ini secara efekt